Stop karikatur yang tidak mencerdaskan kehidupan bangsa
PDI Perjuangan merespon negatif karikatur Presiden Jokowi yang disampaikan Majalah Tempo dalam sampul depan medianya, beberapa edisi belakangan ini.
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya sangat menghormati kritik sebagai esensi penting demokrasi, namun dia menekankan media hendaknya tetap mengedepankan etika jurnalistik.
“Demokrasi memerlukan estetika, perlu pemahaman terhadap kebudayaan bangsa, sehingga tampilan karikatur Majalah Tempo terhadap Presiden Jokowi dalam beberapa edisi terakhir sangat disesalkan," kata Hasto dalam keterangan tertulis di Jalarta, Selasa.
Baca juga: Hasto tanggapi video viral soal Megawati dan Surya Paloh
Baca juga: Soal Perppu KPK, Hasto ingatkan laksanakan dulu UU-nya baru dievaluasi
Hasto mengatakan apa yang disampaikan oleh media tersebut sudah tidak lagi menampilkan pesan jurnalistik yang mencerdaskan dan membangun peradaban, namun sudah menampakkan kepentingan tertentu yang disertai framing kepada pembaca.
“Ketika media tersebut memberikan kritik yang begitu tajam terhadap PDI Perjuangan kami menerimanya sebagai bagian dari kritik dan kami lakukan otokritik, namun ketika simbol negara Presiden Republik Indonesia dibuat karikatur tersebut, kami sangat menyesalkan," jelas dia.
Dia mengatakan karikatur Presiden Jokowi tersebut cermin kemunduran kualitas jurnalistik karena minus kebajikan. Dia menyarankan agar media tersebut menyampaikan pemberitaan berimbang atau cover both sides.
Selain itu sebagai media yang berada di wilayah Indonesia, dia mengimbau media itu untuk mempelajari kembali sejarah pers nusantara, pers yang membawa pelita harapan, mencerdaskan, dan memajukan kesejahteraan umum.
Dalam edisi teranyar, Majalah Tempo membuat karikatur Presiden Jokowi terkait Perppu KPK. Hasto menegaskan terkait dengan revisi UU KPK suara DPR dan Pemerintah Bulat.
"Jalankan undang-undang baru tersebut, kita monitor, cermati, dan kita semua punya tanggung jawab untuk memberantas korupsi. Presiden Jokowi tidak akan tinggal diam memberantas korupsi, ada atau tidak ada undang-undang. Sebab korupsi adalah kejahatan kemanusiaan. Namun dengan revisi tersebut, Ke depan tidak ada lagi penyalahgunaan kewenangan yang selama ini banyak terjadi," papar dia.
Dia menegaskan ketika warga bangsa tidak lagi bisa menghormati simbol negara seperti Presiden Republik Indonesia Jokowi, maka demokrasi melunturkan watak kebudayaan bangsanya.
"Stop karikatur yang tidak mencerdaskan kehidupan bangsa," kata Hasto.
Baca juga: Anggota Fraksi PDIP: Pembatalan UU KPK harus lewat "judicial review"
Baca juga: PDIP Sleman ajukan cabub dan cawabup dari eksternal pada Pilkada 2020
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019
