Pemprov Kepulauan Riau melakukan penandatangan MoU dengan Kementerian Perhubungan RI terkait Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Pilot Project SUTRI NAMA dan INDOBUS, di Jakarta, Selasa.
Penandatangan ini dilakukan Plt Gubernur Kepri, Isdianto sebagai pihak kedua dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi sebagai pihak pertama. Sementara pihak ketiga dalam nota kesepakatan itu adalah Wali Kota Batam, Kepri, Muhammad Rudi.
"Pemprov Kepri berkomitmen mendukung dan meningkatkan pelayanan dan keselamatan transportasi, khususnya di Batam. Apalagi ada program-program yang mempercepat pembangunan transportasi perkotaan," kata Isdianto.
Menurut Isdianto, SUTRI NAMA adalah kepanjangan dari Sustainable Urban Transport Indonesia Nationally Appropriate Mitigation Action.
Ini merupakan program yang bertujuan agar kota-kota di Indonesia dapat berkontribusi pada upaya mitigasi perubahan iklim melalui kebijakan transportasi dan proyek infrastruktur yang berkelanjutan yang didukung oleh program nasional transportasi perkotaan.
"Ruang lingkup proyek SUTRI NAMA adalah proyek transportasi perkotaan yang berkelanjutan yang mencakup lima kota percontohan, salah satunya Batam. Selain itu, ada Bandung, Pekanbaru, Makassar dan Semarang," jelasnya.
Sementara, INDO BUS adalah Indonesian Bus Rapid Transit Corridor Development Project. Program ini merupakan komponen teknis tambahan dari program SUTRI NAMA untuk memberikan bantuan teknis kepada kota percontohan untuk melaksanakan Sistem Bus Rapid Transit (BRT) dengan lajur khusus.
Isdianto menambahkan, bahwa tujuan kesepakatan itu antara lain untuk mengembangkan infrastruktur transportasi perkotaan yang berkelanjutan dan koridor Bus Rapid Transit (BRT) dengan lajur khusus, di bawah koordinasi Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
"Kemudian membantu pihak ketiga dalam mengembangkan dan/atau membangun koridor BRT sebagai tulang punggung dari sistem mobilitas perkotaan yang berkelanjutan, sesuai dengan karakteristik lokal dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan," sebutnya.
Sementara itu, Dirjen Hubungan Darat, Budi Setiyadi menjelaskan, sinergi ini bekerjasama dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), pelaksana kegiatan yang dimandatkan secara bersama-sama oleh Pemerintah Jerman (melalui BMUB) Pemerintah Inggris dan Irlandia Utara (melalui BEIS), serta Konfederasi Swiss, yang diwakili oleh State Secretariat for Economic Affairs (SECO) Swiss.
Program ini sendiri berlangsung selama lima tahun sejak penandatanganan. Mulai tahun 2019, kata Budi, sudah dilaksanakan prastudi kelayakan. Pada tahun 2020 dilaksanakan studi kelayakan, tahun 2021 dilakukan persiapan konstruksi.
“Pada tahun 2022 Bus Rapid Transport (BRT) akan beroperasi," ucap Budi.
Pewarta: Ogen
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2019
