Siaran pers Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang diterima di Jakarta, Selasa sore, menyatakan Menteri Edhy tiba di Natuna pada Selasa (7/1) siang.
Pada kunjungan ini Edhy didampingi Dirjen Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar dan Dirjen Perikanan Budidaya Slamet Soebjakto.
Baca juga: Pengamat: Pemerintah perlu perkuat regulasi industri perikanan Natuna
Bersama rombongan, Menteri Edhy meninjau fasiltas SKPT Natuna. Ia juga berdialog dengan para nelayan yang biasa melaut di perairan terdepan Indonesia di perairan Natuna.
"Kunjungan ini menindaklanjuti salah satu perintah Presiden Jokowi kepada Menteri KKP untuk memperbaiki komunikasi dengan nelayan," kata Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri KKP, Agung Tri Prasetyo.
Rencananya, Menteri Edhy akan bermalam di Natuna. Dalam kunjungan ini dia juga akan memanfaatkan waktunya untuk menjalin komunikasi dengan pemda setempat, pembudidaya ikan dan para nelayan.
Baca juga: Luhut BP minta Jepang percepat realisasi budi daya perikanan di Natuna
Sebelumnya, KKP juga telah mempercepat proses perizinan dalam rangka mendorong semakin banyak nelayan yang dapat melaut termasuk ke kawasan perairan nasional seperti Natuna.
"Kini mekanisme alur perizinan perikanan tangkap menjadi lebih sederhana," kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Zulficar Mochtar.
Menurut Zulficar, prosesnya menjadi lebih efektif dan efisien bagi pemerintah maupun pelaku usaha.
Hal itu, ujar dia, sejalan dengan visi dan misi Presiden Jokowi dalam hal percepatan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan reformasi pelayanan publik.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim. Pemerintah termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diharapkan dapat terus mendorong semakin semaraknya aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan-nelayan Indonesia di Laut Natuna yang merupakan bagian dari perairan nasional, katanya.
"Dalam diplomasi internasional, kehadiran merupakan kata kunci yang harus dimenangkan," kata Abdul Halim ketika dihubungi Antara.
Untuk itu, Abdul Halim juga sepakat bahwa KKP harus benar-benar membangun sektor kelautan dan perikanan nasional secara terus-menerus sehingga eksistensi NKRI betul-betul terasa nyata di Natuna.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengutarakan harapannya agar pemerintah dapat terus menegakkan hukum terhadap siapa pun pihak yang melakukan aktivitas pencurian ikan di kawasan perairan nasional.
"Perlakukan pencuri ikan dengan penegakan hukum atas apa yg mereka lakukan," sebut Susi dalam akun media sosialnya.
Susi Pudjiastuti menegaskan, penegakan hukum terhadap pencuri ikan berbeda dengan menjaga persahabatan atau iklim investasi.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2020
