Pelaku wisata yang tergabung Paguyuban Pondok Laguna Wisata Pantai Glagah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menolak pembangunan Plaza Kuliner yang akan digunakan untuk merelokasi pedagang Pantai Glagah.relokasi sementara hanya akan menghamburkan uang negara, baik yang bersumber dari APBD maupun bantuan dana alokasi khusus (DAK)
Sekretaris Paguyuban Pondok Laguna Wisata Pantai Glagah Mujiyono di Kulon Progo, Rabu, mengatakan pembangunan Plaza Kuliner tidak sesuai dengan estetika wisata, ekonomi produktif warga sekitar dan membatasi kreativitas warga.
"Kami menolak pembangunan Plaza Kuliner, dan relokasi sementara hanya akan menghamburkan uang negara, baik yang bersumber dari APBD maupun bantuan dana alokasi khusus (DAK)," kata Mujiyono.
Ia juga mengatakan Paguyuban Pondok Laguna Wisata Pantai Glagah memberikan mosi tidak percaya kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang atas kebijakan penataan kawasan Pantai Glagah.
Ia mengatakan berdasarkan rapat kerja anggota Paguyuban Pondok Laguna Wisata Pantai Glagah pada 17 Januari 2020, menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya mosi tidak percaya kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.
Hasil rapat anggota juga menolak rencana induk dan rencana detail teknis pembangunan kawasan wisata Pantai Glagah yang dalam perencanaannya tidak melibatkan pelaku wisata dan warga sekitar.
"Dua dinas tersebut menciderai hati pelaku wisata Pantai Glagah, dan tidak pernah melibatkan kami dalam rencana penataan kawasan Pantai Glagah," kata Mujiyono.
Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Kulon Progo Istana mengatakan lokasi bangunan relokasi pedagang Pantai Glagah tidak memperhitungkan kondisi alam dan kondisi lingkungan, sehingga menjadi tidak menarik dan bagi pedagang sangat memberatkan, sehingga harus dicarikan solusinya.
Saat berdiskusi dengan pedagang, bahwa mereka tidak pernah diajak bicara oleh Dinas Pariwisata tentang bagaimana konsep penataan atau bagaimana memanfaatkan ruang agar lebih efektif dan mendukung wisatawan lebih nyaman.
"Ini sama sekali kurang komunikasi antara pedagang dan pelaku wisata, dengan Dinas Pariwisata," katanya.
Istana mengatakan sebuah kebijakan harus ada komunikasi yang menyeluruh, yang terpadu dengan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya. Pedagang menjadi bagian penting untuk diajak bicara, kalau pedagang ditinggalkan dan tiba-tiba diberikan tawaran seperti ini tanpa komunikasi yang intensif, maka akan menimbulkan permasalahan baru.
"Kami ke Glagah ini dalam rangka mengoptimalkan objek wisata Pantai Glagah yang terkenal sejak dulu menjadi sebuah kawasan yang memberi warga Kulon Progo. Untuk itu perlu adanya pembenahan-pembenahan secara menyeluruh," katanya.
Baca juga: Rencana penataan kawasan Pantai Glagah dikaji ulang, ini alasannya
Baca juga: Pemkab belum miliki konsep penyelesaian penolakan penataan Glagah-Congot
Baca juga: Pemkab Kulon Progo diminta tata Pantai Glagah
Pewarta: Sutarmi
Editor: Subagyo
Copyright © ANTARA 2020
