"Sejarah perjalanan bangsa dan negara menjadi bukti bahwa Pancasila dan NKRI merupakan hasil dari kesepakatan untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara," kata Ma'ruf dalam acara Riding Kebangsaan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Minggu.
Dia mengatakan kemajuan suatu bangsa tidak pernah dilepaskan dari pembangunan manusia yang unggul sebagai kuncinya sehingga Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia harus sehat, cerdas, berdaya saing dan berakhlak mulia.
Wapres menjelaskan visi Indonesia ke depan adalah Indonesia maju yaitu Indonesia yang sejahtera, tidak hanya pada posisi negara berpenghasilan menengah namun berpenghasilan tinggi.
"Pemerintah telah menetapkan lima program prioritas menuju Indonesia maju yaitu pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi," ujarnya.
Menurut dia, kondisi faktual dalam negeri dihadapkan pada tantangan adanya berbagai masalah yaitu kemiskinan, stunting, radikalisme, intoleransi, terorisme, anti-NKRI, anti-Pancasila, bahkan anti-pemerintah.
Dia mengatakan, globalisasi menjadikan persaingan antar-bangsa semakin tajam dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) telah melahirkan distrupsi yang luas serta cepat.
"Kemunculan media baru di luar media konvensional menjadi tantangan tersendiri. Arus informasi makin deras dan dinamis," katanya.
Dia menilai Indonesia adalah negara kesepakatan, kesepakatan itu potensi kekuatan bangsa yang luar biasa dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan komitmen kebangsaan yang tidak semua bangsa di dunia memilikinya.
Dia menilai kesepakatan atau konsensus nasional ada dalam Empat Pilar MPR, dan itu harus dijalankan, dijaga, dan dilindungi dari berbagai ancaman sehingga tidak boleh ada yang menyimpang dan menolak bahkan keluar dari kesepakatan itu.
"Yang harus dibangun dari entitas bangsa ini adalah teologi kerukunan, keinginan untuk selalu rukun dan kemampuan untuk merukunkan," ujarnya.
Baca juga: Wapres: Jangan sampai terjadi kekosongan guru di daerah
Baca juga: Wapres: Tak boleh ada yang menolak pembangunan rumah ibadah
Baca juga: Wapres: Permen rumah ibadah tak harus diubah, tetapi dilaksanakan
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2020
