"Sebaiknya Presiden Indonesia dan Gubernur Ibu Kota Indonesia konferensi pers bersama, agar tidak tampak berbeda di media. Kesannya begitu. Contoh nyatanya kemarin," kata Hariqo kepada wartawan di Jakarta, Selasa.
Pada Senin (16/3), dia menyebut terjadi antrean warga menunggu transportasi publik. Pengguna media sosial beradu argumen. Jokowi kemudian mengoreksi kebijakan Anies Baswedan soal transportasi publik.
Menurut dia, muncul perdebatan apakah kebijakan Anies yang keliru atau warga dan pengusaha yang tidak mentaati permintaan Presiden agar warga bekerja, belajar dan beribadah dari rumah.
Agar tenang dan dapat dimobilisasi untuk pencegahan, kata dia, diperlukan satu pemimpin yang memberi komando bukan sekadar imbauan berdoa.
Sebelumnya, kata dia, banyak unsur pimpinan kementerian atau lembaga juga berbicara soal COVID-19. Sebelum diputuskan untuk ditangani BNPB, terjadi beberapa kali perubahan pusat komando dan pusat informasi sehingga publik bingung dengan disrupsi informasi.
Keriuhan itu, kata dia, semakin menjadi di dunia media sosial. Di antara jutaan pengguna media sosial itu ada yang bicara solusi, imbauan tetapi ada juga memasukkan kecintaan berlebihan dan kebencian dalam pendapatnya.
"Pokoknya, apapun yang dikatakan tokoh idolanya benar dan apapun yang disampaikan tokoh yang dibencinya salah," kata dia.
Dia mengatakan perlahan setiap pihak menyadari sedang berada dalam proses belajar menghadapi penyebaran wabah dan pengelolaan krisis komunikasi di era digital.
"Tidak mungkin pencegahan corona ini sukses tanpa gotong royong. Solidaritas adalah kunci untuk saat ini dan seterusnya. Bukan hanya Jokowi dan Anies Baswedan dan pemimpin lainnya, tim media keduanya sebaiknya berkomunikasi dan berkolaborasi," katanya.
Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Rolex Malaha
Copyright © ANTARA 2020
