Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan tidak ada satu pun kegiatan terkait ibukota negara baru (IKN) pada tahun ini selama pandemi Covid-2019.Terkait IKN, saya kira bapak ibu sekalian yang menyetujui anggaran PUPR tahun 2020, tidak ada satu pun kegiatan terkait IKN di tahun ini
"Terkait IKN, saya kira bapak ibu sekalian yang menyetujui anggaran PUPR tahun 2020, tidak ada satu pun kegiatan terkait IKN di tahun ini," ujar Menteri Basuki dalam rapat kerja daring bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa.
Menurut Menteri PUPR, tidak ada satu pun kegiatan terkait ibukota negara baru pada tahun ini karena memang payung hukum dan undang-undangnya belum ada, sehingga Kementerian PUPR tidak mengalokasikannya.
Basuki menjelaskan bahwa keberadaan perangkat lunak atau software terkait ibukota negara baru hanyalah untuk mempersiapkan gagasan-gagasan, bukan desain ibukota.
"Kalau ada software-software, ini hanya untuk persiapan misalnya gagasan-gagasan bagaimana kalau memang IKN nanti jadi kita punya gagasannya, bukan desainnya," katanya.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah saat ini masih fokus pada penanganan COVID-19 sehingga belum ada evaluasi lanjutan mengenai kelanjutan pembangunan IKN.
Luhut mengungkapkan hingga saat ini proyek ibu kota baru belum mengalami progres yang luar biasa. Ia bahkan menyebut progresnya jalan di tempat. Presiden Jokowi pun disebutnya belum melakukan evaluasi lanjutan.
Meski belum ada kelanjutannya, Luhut mengungkapkan sejumlah investor, terutama Uni Emirat Arab masih melihat pembangunan ibu kota baru itu sebagai peluang investasi bagi mereka.
Menurut Luhut, karena pihak UEA yang menawarkan diri, maka pemerintah tentu menanggapinya secara positif. Namun, ia menyebut pemerintah Indonesia sendiri kini masih fokus dalam penanganan wabah virus corona jenis baru itu.
Baca juga: Soal ibu kota baru, Luhut katakan pemerintah fokus tangani COVID-19
Baca juga: Prioritas anggaran untuk corona, pembangunan ibu kota bisa ditunda
Baca juga: Komisi X DPR RI terima masukan masyarakat Kaltim terkait IKN
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2020
