Ada yang jumlahnya beberapa ekor, ada pula yang hingga puluhan. Bahkan untuk jenis satwa tertentu, bisa mencapai ratusan hingga ribuan jumlahnya
Ketua Umum Perhimpunan Kebun Binatang Seluruh Indonesia (PKBSI) Rahmat Shah mengatakan penerapan Metoda Allometric Scalling di tengah keterbatasan anggaran dan bahan baku pakan untuk bertahan menghadapi pandemi COVID-19.
Rahmat dalam keterangan tertulisnya diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan metoda tersebut diterapkan dalam pemberian pakan dengan menghitung kebutuhan nutrisi setiap individu satwa. Beberapa pakan diganti jenisnya dengan nutrisi yang tetap sama.
“Mudah-mudahan pandemi ini tidak berkepanjangan karena sebagian LK (Lembaga Konservasi) hanya mampu bertahan hingga bulan Juli 2020,” ujar dia.
Betapapun beratnya beban, setiap lembaga konservasi senantiasa berkomitmen dan memiliki tanggung jawab yang besar.
Apalagi LK anggota PKBSI banyak menerima titipan satwa dilindungi, seperti jenis burung kakatua, buaya, kura-kura, serta berbagai jenis satwa lainnya.
"Ada yang jumlahnya beberapa ekor, ada pula yang hingga puluhan. Bahkan untuk jenis satwa tertentu, bisa mencapai ratusan hingga ribuan jumlahnya," ujar Rahmat.
Baca juga: Terdampak COVID-19, KLHK mohon relaksasi pajak lembaga konservasi
Ia mengharapkan perhatian dan dukungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membantu LK, sebagaimana telah dilakukan sekarang.
Seluruh LK di Indonesia telah menutup kegiatan operasionalnya sejak Maret 2020. Penutupan itu berdampak bagi pengelola. Apalagi, selama ini operasionalnya mengandalkan biaya pengelolaan satwa dan karyawan dari tiket masuk pengunjung.
Meski demikian, selama penutupan, keeper satwa masih tetap bekerja seperti biasa merawat satwa.
Begitu pula dokter hewan tetap melakukan pemeriksaan kesehatan satwa untuk menjamin kesejahteraannya.
Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wiratno mengatakan LK umum di Indonesia, seperti kebun binatang, taman satwa, dan Taman Safari yang telah mendapatkan izin pemerintah dalam hal ini KLHK 81 unit.
Pengelolanya mulai dari badan usaha milik pemerintah daerah maupun badan usaha milik swasta (BUMS).
Dengan jumlah koleksi satwa lebih dari 66.845 individu, baik karnivora, herbivora, burung dan ikan, penutupan LK memengaruhi operasional dalam mencukupi kebutuhan pakan dan obat-obatan.
Untuk membantu mereka, ia mengatakan KLHK telah mengalokasikan pakan dan obat obatan bagi LK yang membutuhkan.
Tidak hanya dukungan pakan dan obat obatan, katanya, KLHK juga memberikan dukungan melalui kebijakan seperti permohonan relaksasi kebijakan ekonomi sektor kehutanan, relaksasi pajak bagi LK oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri.
Selain itu, surat permohonan pengecualian transportasi penyediaan pakan satwa di kebun binatang dari Direktur Jenderal KSDAE ke Korlantas Polri dan Dirjen Perhubungan Darat.
Baca juga: Kebun Binatang Bandung tutup hingga 29 Mei 2020
Baca juga: Kebun Binatang Kasang Kulim di Kampar disemprot disinfektan
Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2020
