"Terorisme, kriminalitas, dan konflik massa berpotensi terjadi dengan memanfaatkan pandemi COVID-19," katanya, saat diskusi publik virtual bertajuk "Implikasi Pandemi COVID-19 dalam Perspektif Sosial, Ekonomi, Politik, Hukum dan Keamanan" di Jakarta, Senin (18/5) malam.
Menurut dia, kesibukan pemerintah dalam penanganan COVID-19 bisa menjadi celah bagi datangnya ancaman-ancaman, termasuk gangguan keamanan nasional.
Terkait terorisme, kata dia, ada beberapa penangkapan yang dilakukan oleh Densus 88 Polri yang menunjukkan adanya gerakan signifikan dari kelompok teroris, terutama Jemaah Anshar Daulah (JAD) dan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang memanfaatkan situasi pandemi COVID-19.
Ia mencontohkan penangkapan pada masa pandemi COVID-19, antara lain penangkapan empat orang jaringan JAD di Batang, Jawa Tengah, 26 Maret 2020, satu orang di Kemayoran Jakarta Pusat, 10 April, dua orang jaringan JAD ditangkap di Sidoarjo, Jawa Timur pada 11 April.
Penangkapan juga dilakukan terhadap empat orang jaringan JAD di Muna, Sulawesi Tenggara, 13 April, tiga orang terduga teroris AS, AMA, CM di Serang pada 27 April, dan seorang terduga teroris MH di Sidoarjo pada 26 April.
Selain itu, aksi teror juga telah terjadi di Poso, berupa penembakan terhadap anggota Polri (Briptu Ilham Suhayar) yang berjaga di Bank Mandiri Syariah, Poso (15/4) oleh dua anggota kelompok MIT Poso pimpinan Ali Kalora.
"Tingkat kriminalitas pada masa pandemi COVID-19 mengalami kenaikan. Polri menyatakan tingkat kriminalitas meningkat sebesar 19,72 persen selama pandemi corona," katanya.
Disebutkan Stanislaus, potensi konflik massa juga bisa terjadi pada massa pandemi COVID-19 karena adanya kelompok yang mencoba melakukan provokasi untuk konflik massa, seperti kelompok Anarko.
"Kelompok Anarko ini menentang kapitalisme dan pemerintah. Selain ini provokasi-provokasi dari kelompok tertentu yang mengarah kepada perlawanan terhadap pemerintah juga terjadi," katanya.
Untuk menekan terorisme, kriminalitas, dan mencegah terjadinya konflik di masyarakat, kata dia, perlu dilakukan upaya-upaya tertentu oleh pemerintah secara berjenjang yang sangat perlu untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti sembako bagi warga di daerah PSBB dan tidak memperoleh pendapatan.
"Masalah pangan sangat sensitif dan jika tidak terpenuhi dampaknya bisa berbahaya," ujarnya.
Meskipun demikian, Stanislaus meminta Polri perlu hati-hati dan bijak dalam menangani pelaku kriminal yang didorong karena terdesak kebutuhan pangan.
"Hubungan yang erat antara masyarakat dengan aparat keamanan akan menjadi benteng untuk mencegah gangguan keamanan. Kolaborasi antara aparat keamanan dan masyarakat harus terus dilakukan agar pada masa pandemi COVID-19 ini kriminalitas, terorisme dapat dicegah dan konflik massa tidak terjadi," katanya.
Sementara itu, penasehat Ahli Kapolri Prof. Muradi meyakini Indonesia akan berada pada situasi normal kembali atau "new normal" dalam beberapa minggu ke depan meskipun pasien virus corona terus mengalami peningkatan setiap harinya.
Muradi mengatakan diperlukan instrumen lain untuk memperkuat aparat keamanan dalam mengantisipasi situasi keamanan nasional agar aparat keamanan tidak mengalami degradasi dalam menegakkan aturan di tengah ketatnya pemberlakuan PSBB di masa pandemi COVID-19.
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2020
