PSBB Transisi, 31 RW di Jakarta rawan lonjakan COVID-19

18 Juni 2020 18:56 WIB

Warga menutup jalan saat simulasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL) di RT 05 RW 04, Petamburan, yang merupakan wilayah zona merah COVID-19 di Jakarta, Rabu (3/6/2020). Pemprov DKI Jakarta berencana untuk melakukan PSBL untuk menggantikan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan membatasi pergerakan warga di wilayah zona merah COVID-19 di tingkat RT/RW. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

Jadi pasti 66 RW itu tetap diawasi, hanya hati-hati, ada juga potensi (naik) kalau nggak diawasi

Usai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi yang telah berlangsung selama dua pekan, sebanyak 31 Rukun Warga (RW) di seluruh Jakarta disebut rawan terhadap lonjakan kasus Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti mengatakan 31 RW tersebut adalah wilayah pantauan baru saat masa transisi ini, setelah pada masa PSBB sebelumnya, Jakarta mendata ada 66 RW yang masuk sebagai wilayah pengendalian ketat.

"Untuk 31 RW itu begini, karena namanya PSBB transisi kami tidak hanya mengawasi 66 RW saja. Jadi pasti 66 RW itu tetap diawasi, hanya hati-hati, ada juga potensi (naik) kalau nggak diawasi," kata Widyastuti di Komisi E DPRD DKI Jakarta, Kamis.

Widyastuti mengatakan setiap hari pihaknya selalu mengawasi 66 RW dan 31 RW tersebut yang masih memiliki kerawanan lonjakan COVID-19.

Baca juga: Geliat penataan rambut era PSBB Transisi di Jakarta

"Bahwa semua se-DKI itu tetap dipantau, namanya PSBB transisi belum selesai PSBB-nya. Kami bukan hanya mengawasi yang 66 tadi, tapi semua se-DKI. Jadi kalau ada kelurahan-kelurahan lain yang tiba-tiba tinggi harus hati-hati, kalau tidak cepat diatasi nanti lebih rawan lagi," ucapnya.

Meski yang diawasi bertambah 31 RW, namun wilayah tersebut belum tentu masuk sebagai wilayah pengendalian ketat, Tapi itu sebagai peringatan agar wilayah tersebut tidak masuk sebagai zona merah COVID-19.

Adanya 31 RW yang dipantau baru tersebut terungkap setelah Dinkes DKI menyatukan datanya dengan Pemerintah Administrasi tingkat kota/kabupaten di enam wilayah yang melakukan pendataan hingga tingkat RW.

"Data kami adalah tingkat kelurahan di tingkat provinsi, karena kami punya data sampai titik lokasi kelurahan per jumlah penduduk di kelurahan itu. Bagi kelurahan yang paling tinggi angkanya kami berikan ke tingkat kota, tim kota yang mencari di kelurahan itu di mana RW nya," ucapnya.

Baca juga: Pedagang Pasar Gembrong tak patuhi aturan ganjil genap kios