Ekonomi Sumut masih berpeluang tumbuh positif pada tahun ini

Ekonomi Sumatera Utara masih berpeluang tumbuh dengan skenario terbaik pada kisaran 2,2-2,6 persen

Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Provinsi Sumatera Utara (Sumut) masih berpeluang tumbuh positif pada tahun ini di tengah kondisi penurunan pertumbuhan ekonomi dunia yang diprediksi IMF akan terkontraksi sebesar 4,9 persen.

"Dari kajian KPw BI Provinsi Sumut, ekonomi Sumatera Utara masih berpeluang tumbuh dengan skenario terbaik pada kisaran 2,2-2,6 persen," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Sumatera Utara Wiwiek Sisto Widayat dalam sebuah webinar.

Baca juga: BI prediksi pertumbuhan ekonomi Sumut 2020 jauh lebih rendah

Menurut Kepala KPw BI Pematangsiantar Edhi Rahmanto dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, webinar tersebut merupakan pembukaan dari rangkaian sembilan webinar dalam rangka Bulan Inspirasi dengan tema "Sinergi Membangun Ekonomi Digital di Sisi Batas Labuhan untuk Indonesia Maju" yang berlangsung dari 9 Juli hingga 23 Juli 2020 dalam rangka HUT ke-67 Bank Indonesia.

Dalam webinar pertama itu selain Wiwiek yang sekaligus memberikan keynote speech mewakili Dewan Gubernur BI, juga menampilkan narasumber Kepala Kanwil Perbendaharaan Negara Provinsi Sumut Tiarta Sebayang, Direktur OJK Regional 5 Sumut Antonius Ginting, dan akademisi Universitas Sumatera Utara Wahyu Ario.

Selain itu, Plh Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar Zainal Siahaan juga hadir memberikan sambutan pembukaan mewakili Wali Kota Pematangsiantar.

Wiwiek menjelaskan asumsi yang mendasari perkiraan itu antara lain penurunan perdagangan internasional dan penurunan harga komoditas primer ekspor utama dari Sumut tidak memburuk lagi hingga akhir tahun dan pandemi COVID-19 bergerak membaik pada semester II 2020.

Hal lain yang menumbuhkan optimisme tersebut adalah realisasi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada kuartal I 2020 yang mampu tumbuh 4,65 persen (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera sebesar 3,25 persen (yoy) dan nasional sebesar 2,97 persen (yoy).

Semua narasumber sepakat bahwa hal penting yang harus dilakukan adalah sinergi yang sangat erat baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BI, OJK, LPS, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam mensukseskan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terkait COVID-19.

Program PEN yang dikeluarkan oleh pemerintah, BI, OJK dan LPS dalam bentuk antara lain dukungan kepada dunia usaha termasuk UMKM, korporasi, dan BUMN.

Selain itu relokasi dana desa, dana alokasi khusus (DAK) dan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat terdampak COVID-19 juga perlu dioptimalkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara.

Sejalan dengan itu, Antonius Ginting dari OJK Regional 5 Sumatera Bagian Utara mengharapkan para debitur dapat memanfaatkan relaksasi kredit/pembiayaan yang diberlakukan kepada debitur UMKM dan non-UMKM yang terdampak langsung maupun tidak langsung COVID-19.

Selain itu, sinkronisasi kebijakan antarlembaga, pemerintah daerah yang aktif, inovasi dan kreativitas dari UMKM dengan menciptakan produk yang dibutuhkan pasar dan mencoba metode penjualan online juga dinilai para narasumber akan membantu pemulihan kondisi usaha.

"Tidak lupa kesadaran masyarakat untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan untuk pencegahan penularan COVID-19 akan turut membantu percepatan pemulihan ekonomi," katanya.

Dalam laporan pembukaan, Kepala KPw BI Pematangsiantar Edhi Rahmanto Hidayat menjelaskan bahwa istilah "Sisi Batas Labuhan" yang diperkenalkan KPwBI Pematangsiantar untuk mempermudah penyebutan delapan kabupaten/kota yang masuk dalam wilayah kerja KPw BI Pematangsiantar.

Yaitu Siantar-Simalungun, Batubara-Tanjungbalai-Asahan, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara dan Labuhanbatu Selatan.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar berharap melalui rangkaian webinar ini akan tercipta pemahaman yang lebih baik dari masyarakat dan seluruh pihak terkait yang ada di Sisi Batas Labuhan mengenai perkembangan ekonomi terkini.

Serta implementasi fokus kebijakan Bank Indonesia di daerah antara lain digitalisasi UMKM, implementasi QRIS, upaya pengendalian inflasi melalui penciptaan ketahanan pangan, peningkatan elektronifikasi transaksi pemerintah (ETP) dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Dalam rangkaian webinar ini, KPw BI Pematangsiantar akan menghadirkan berbagai narasumber yang berasal dari luar dan wilayah Sumatera Utara yang berpengalaman di bidangnya masing-masing yang mewakili pemerintah, Bank Indonesia baik dalam maupun luar negeri, praktisi, pelaku usaha dan pengamat yang pengalaman.

"Diharapkan informasi dan sharing pengalaman yang disampaikan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat, pemangku kepentingan dan berbagai pihak yang ada di wilayah kerja BI Pematangsiantar untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan produktivitas serta kreativitas dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Baca juga: BI prediksi inflasi Sumut pada 2020 di kisaran 2,6-3 persen
Baca juga: Pertumbuhan ekonomi Sumut triwulan II terhambat sektor pariwisata

Pewarta: Ahmad Buchori
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2020