Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah meminta skema pembiayaan Pusat Data Nasional yang akan dibangun Pemerintah Republik Indonesia di dalam negeri bebas intervensi asing.Kami sangat 'concern' terhadap kedaulatan
"Kami sangat concern terhadap kedaulatan," kata Rizki dalam rapat dengar pendapat yang dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Niken Widiastuti di Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).
Jangan sampai, lanjut Rizki, skema pembiayaan pembangunan Pusat Data Nasional yang berbentuk pinjaman lunak murni, malah membuat negara-negara yang memberi pinjaman dapat mempengaruhi kedaulatan Indonesia dalam bentuk apa pun.
Baca juga: Menkominfo: Pusat data nasional terkait bangsa dan negara
Baca juga: Empat pusat data nasional dibangun di Indonesia
Sementara itu, Niken menjelaskan bahwa pembangunan Pusat Data Nasional adalah komitmen pemerintah untuk mensinkronisasi seluruh Pusat Data yang ada pada Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Untuk pembangunan Pusat Data Nasional tersebut, kata Niken, Pemerintah RI mendapatkan pinjaman lunak dari Prancis. "Murni loan (pinjaman)," ujar Niken menegaskan.
Niken mengatakan Pusat Data Nasional yang akan dibangun Kementerian Kominfo adalah tulang punggung integrasi Pusat Data yang sudah ada sebelumnya di sejumlah Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah.
"Nantinya, ketika betul-betul siap dioperasikan, kami akan mulai menyiapkan juga aturan-nya untuk integrasi data," kata Niken.
Baca juga: Selasa, Menkominfo tinjau lokasi Pusat Data Nasional di Bitung
Baca juga: Pusat Data Nasional direncanakan rampung 2023
Baca juga: Data Center Nasional diharapkan selesai tahun ini
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2020
