• Beranda
  • Berita
  • Ridwan Kamil tak akan ambil kebijakan "lockdown"

Ridwan Kamil tak akan ambil kebijakan "lockdown"

2 Februari 2021 19:50 WIB
Ridwan Kamil tak akan ambil kebijakan "lockdown"
Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil. (Dok Humas Pemprov Jabar)

Petugas di lapangan total sudah menegur 9,7 juta warga yang tidak menerapkan protokol kesehatan di tempat publik selama PPKM.

Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Kang Emil mengatakan tidak akan mengambil kebijakan 'lockdown' untuk wilayah Jabar sebagai upaya menekan pandemi COVID-19 tetapi lebih menyoroti sistem pelaporan kasus yang harus diperbaiki oleh pemerintah pusat.

"Sampai hari ini kami tidak berpikir ada karantina yang sifatnya seperti 'lockdown'," kata Ridwan Kamil di Bandung, Selasa.

Kang Emil mengatakan kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) membuat indikator penanggulangan pandemi COVID-19 di Jawa Barat membaik.

"Kami memutuskan bahwa PPKM ini kalau datanya bagus, tapi kalau hanya dikejar kasus aktif enggak akurat kan. Saya minta media kalau boleh saya kasih data lab harian. Itu coba viralkan bahwa PPKM bagus menurut data kami mah," kata dia.

Baca juga: Gubernur: Kota Bekasi paling disiplin terapkan protokol kesehatan

Salah satunya, kata dia, ialah tingkat keterisian rumah sakit di Provinsi Jabar ada di angka 69 persen setelah sempat berada di angka 80 persen.

"Kasus harian yang ditetapkan oleh lab itu sebenarnya sudah turun, artinya apa? Artinya, kasus yang disebut meningkat oleh pemerintah pusat untuk wilayah Jawa Barat itu banyak sekali kasus lama," kata dia.

“Dilaporkan kasus COVID-19 harian di Jabar naik tapi rumah sakit menurun, kan gak nyambung. Minggu lalu 3.300 kasus heboh, padahal 1.900-nya kasus lama ya yang kasus barunya 1.200, nah ini mohon jangan menilai PPKM hanya dari kasus aktif, itu poin saya karena kasus aktif mengandung data yang kurang akurat," lanjut Kang Emil.

Ia menuturkan dimensi lain untuk ukuran kinerja PPKM ialah ada yang masih belum efektif atau perlu dievaluasi dari sisi indeks mobilitas dan dari sisi kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan terjadi peningkatan signifikan.

Baca juga: Ketika Kota Depok terbebas dari zona merah COVID-19

Berdasarkan data yang ia sampaikan, pada Januari kepatuhan warga secara kumulatif memakai masker ada di angka 50 persen, sekarang sudah 83 persen kemudian tingkat kepatuhan jaga jarak awal Januari tersurvei 47 atau 48 persen, sekarang sudah 81 persen.

Petugas di lapangan total sudah menegur 9,7 juta warga yang tidak menerapkan protokol kesehatan di tempat publik selama PPKM.

"Dan yang paling disiplin masker sekarang ini adalah Kota Cimahi, dan paling tidak disiplin adalah Kabupaten Bekasi. Yang jaga jarak juaranya adalah kabupaten Bandung juga di atas 90 persen, yang paling tidak bisa jaga jarak juga Kabupaten Bekasi," kata dia.

Oleh karena itu jika melihat data tersebut maka pihaknya menyatakan bahwa sejauh ini tidak pernah berpikir untuk membuat kebijakan karantina yang sifatnya seperti 'lockdown'. Selain itu pihaknya juga kembali menyoroti input data harian aktif yang menjadi acuan, namun tidak akurat.

"Ya kalau PPKM membaik kenapa harus ngambil situasi terburuk gitu ya, makanya supaya omongan saya ini jelas, nanti saya share data yang diumumkan ketemu dengan data lab. Dan pemerintah janji keterlambatan data ini mestinya tidak terjadi lagi," kata dia.

Baca juga: Gubernur: 44 ribu tenaga kesehatan Jabar akan divaksin COVID-19

Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Rolex Malaha
Copyright © ANTARA 2021