Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan lembaganya menaruh perhatian besar kepada kondisi bandara-bandara di Indonesia agar tidak terjadi "kecolongan" pergerakan penularan COVID-19 dari bandara.
“Karena itu DPR RI menaruh perhatian besar kepada kondisi bandara-bandara kita agar tidak terjadi ‘kecolongan’ pergerakan penularan COVID-19 dari bandara," kata Puan saat mengunjungi Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Rabu.
Puan menyampaikan hal itu sekaligus untuk menanggapi paparan yang disampaikan Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta mengenai "Pengamanan Obvitnas, Penanganan Covid-19 dan Operasi Ketupat Jaya 2021".
Baca juga: Puan: Idul Fitri momentum tepat kuatkan solidaritas bangsa
Puan meninjau Bandara Soekarno Hatta, di Banten untuk mengawasi pelaksanaan larangan mudik yang diterapkan pemerintah. Peninjauan dilakukan untuk memastikan aturan mudik dan penanganan COVID-19 berjalan baik.
Dalam kunjungan tersebut, dia juga sempat berbincang dengan seorang penumpang yang akan bepergian menggunakan pesawat dan dipastikan penumpang tersebut tidak termasuk orang yang dilarang mudik.
"Saya juga meminta pelaksanaan tes terkait deteksi Covid-19 seperti Swab PCR dan Rapid Antigen dilaksanakan secara disiplin dan mengikuti protokol kesehatan," ujar Puan dalam rilisnya.
Politisi PDI Perjuangan itu juga berbincang dengan petugas tes COVID-19 dan petugas di posko karantina. Puan berpesan agar kejadian penggunaan alat tes bekas seperti kasus di suatu bandara beberapa waktu lalu tidak ditiru.
Baca juga: Puan akan tinjau pelaksanaan larangan mudik di Bandara Soetta
Dia juga berpesan agar tracing dan pengawasan ketat benar-benar dilakukan guna memastikan penumpang dari luar negeri betul-betul menginap di hotel atau tempat karantina yang telah ditunjuk dan tidak melarikan diri.
"Kedisiplinan protokol kesehatan ini harus terus dilakukan sampai kita benar-benar selesai pandemi, bukan hanya dalam rangka Hari Raya," ujarnya.
Selain itu Puan juga mengingatkan agar pemerintah peka terhadap kekhawatiran yang dirasakan masyarakat yaitu terkait adanya anggapan publik jika pemerintah tidak adil karena melarang mudik tapi mengizinkan warga dari luar negeri masuk Indonesia.
Menurut dia, pemerintah harus peka dan perlu disinergikan aturan antara kementerian/lembaga yang berbeda dan bisa menimbulkan kebingungan atau kecemburuan di lapangan.
Baca juga: Ketua DPR RI tinjau penyekatan mudik di Pelabuhan Bakauheni
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2021
