"Sudah disampaikan bila vaksin dari pusat tersedia lebih banyak kenapa kita tidak didistribusikan ke RS swasta guna mempercepat vaksinasi," kata Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bandarlampung Ali Wardana, di Bandarlampung, Senin.
Ia pun mengatakan apabila memang nantinya Pemkot Bnadarlampung melibatkan RS swasta dalam melakukan vaksinasi tentunya harus ada pengawasan atau pun aturan yang ketat dalam pendistribusiannya.
"Mereka ini berbeda dengan RS pemerintah, sehingga jelas penggunaan vaksinnya," kata dia.
Baca juga: Rektor UIN Lampung mengajak masyarakat tidak takut divaksin
Baca juga: Bandarlampung sebut BOR di RS rujukan COVID-19 turun jadi 72 persen
Namun begitu, menurutnya, dengan 31 puskesmas yang ada di Kota Bandarlampung saat ini, pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat dirasa sudah bisa ditanggulangi oleh Pemkot.
"Sebenarnya dengan puskesmas yang ada sekarang masalah vaksinasi sudah bisa melayani masyarakat. Tapi sekali lagi kalau vaksin dari pusat berlebih kenapa tidak melibatkan RS swasta," kata dia lagi.
Ia pun menegaskan bahwa kenapa hingga kini Pemkot Bandarlampung belum melibatkan RS swasta dalam pelaksanaan vaksinasi, karena memang distribusi vaksin dari pemerintah pusat yang masih terbatas.
Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana mengatakan bahwa RS swasta akan dilibatkan apabila vaksin dari pusat ke kota ini berlimpah.
"Insya Allah kami akan libatkan semuanya kalau vaksin yang diberikan berlebihan, karena memang selama ini kita selalu bersinergi dengan RS swasta dalam penanggulangan COVID-19," kata dia pula.*
Baca juga: Kadin dorong pengusaha bantu pemerintah dengan gelar vaksin gratis
Baca juga: Pemkot Bandarlampung terima 1.935 vial vaksin sinovac
Pewarta: Dian Hadiyatna
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2021
