Wakil Presiden Ma’ruf Amin memimpin rapat koordinasi tentang percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di Provinsi Maluku yang diikuti oleh Gubernur Maluku Murad Ismail dan jajaran pemerintah kabupaten di lima daerah prioritas.
"Sebenarnya kemiskinan ekstrem di Maluku ini bukan hanya lima, tapi untuk 2021 ini hanya (diprioritaskan) lima kabupaten. Oleh karena itu, kita harapkan yang lima ini terselesaikan di 2021, sehingga 2022, 2023 ada lagi kabupaten baru," kata Wapres Ma’ruf saat memimpin rapat di Kantor Gubernur Maluku, seperti dikutip dari rilis Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Wapres (BPMI Setwapres), Rabu.
Penyelesaian kemiskinan ekstrem di 35 kabupaten prioritas, termasuk di antaranya lima kabupaten di Maluku, dilakukan dengan menggunakan program bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat.
Oleh karena itu, Wapres menginstruksikan kepada Pemprov Maluku dan lima pemkab daerah prioritas tersebut untuk berkoordinasi mulai dari memutakhirkan data rumah tangga miskin ekstrem hingga memastikan program penyelesaian kemiskinan ekstrem tepat sasaran.
"Pengentasan kemiskinan ekstrem ini sesuai dengan program yang sudah ada. Ini semua sudah dikoordinasikan dengan daerah, dan penanggulangan ini anggarannya terdiri dari anggaran pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, disamping juga ada dari pihak swasta," tuturnya.
Baca juga: Kemenperin sinergikan program bantu target entaskan kemiskinan ekstrem
Baca juga: Kemenko PMK: Pengentasan kemiskinan ekstrem tidak cukup hanya bansos
Wapres juga memastikan bahwa penyelesaian kemiskinan ekstrem di 35 daerah prioritas, termasuk di Maluku, tidak terkendala dengan dana. Anggaran untuk program penyelesaian kemiskinan ekstrem di 2021 cukup besar.
"Yang menjadi persoalan kita sekarang bukan di soal anggaran, anggarannya cukup besar, tapi di soal tepat sasaran programnya, bagaimana supaya semua itu berjalan dengan tepat," ucap dia menegaskan.
Untuk penyelesaian kemiskinan ekstrem di 2021, Wapres mengatakan Pemerintah akan memberikan tambahan bantuan berupa program sembako dan bantuan langsung tunai (BLT). Tambahan tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian kemiskinan ekstrem hingga nol persen di 35 kabupaten yang terdapat di tujuh provinsi.
"Tambahan uang tunai ini diberikan kepada rumah tangga miskin ekstrem di lima kabupaten (di Maluku) selama tiga bulan. Jadi ini merupakan tambahan, penggunaannya tentu sesuai yang disiapkan oleh gubernur," ujarnya.
Lima kabupaten di Maluku yang menjadi daerah prioritas untuk penyelesaian kemiskinan ekstrem di 2021 ialah Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Maluku Tengah, Seram Bagian Timur dan Maluku Barat Daya.
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2021
