Waktu tempuh kita sekarang posisinya di sekitar 2,1 sampai 2,2 jam per 100 km. Makin lama waktu tempuh, artinya biaya logistik makin mahal
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Hedy Rahadian menargetkan membuat jaringan jalan dengan waktu tempuh 1,9 jam per 100 kilometer pada 2024.
"Kita ingin waktu tempuh kurang dari 1,5 jam per 100 km artinya rata-rata kecepatannya paling tidak 60 km per jam. Malaysia itu sudah di bawah 1,5 jam per 100 km kita masih di atas 2," kata Hedy dalam Talkshow Pembiayaan Syariah KPBU virtual yang dipantau di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, waktu tempuh jalan merupakan salah satu indikator untuk mengukur seberapa kompetitif jaringan jalan di suatu negara. Semakin cepat waktu tempuhnya, jaringan jalan di suatu negara pun akan dinilai makin kompetitif.
"Waktu tempuh kita sekarang posisinya di sekitar 2,1 sampai 2,2 jam per 100 km. Makin lama waktu tempuh, artinya biaya logistik makin mahal," kata Hedy.
Oleh sebab itu, kata Hedy, biaya logistik Indonesia masih cukup tinggi yakni sekitar 20 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) sehingga mengurangi daya saing produk Indonesia.
Untuk itu, pemerintah berencana membangun jalan tol agar daya saing jaringan transportasi di Indonesia yang 90 persen disokong oleh jalan raya dapat meningkat.
Saat ini kecepatan pemerintah membangun jalan tol mencapai 500 kilometer per tahun dengan dana yang sangat banyak sehingga pemerintah 'babak belur'.
"Padahal dalam masterplan, target panjang jalan tol kita sekitar 18 ribu km. Jadi ini masih jalan panjang, ini tantangan kita," ucapnya.
Di samping itu, tantangan lain yang dihadapi pemerintah untuk membangun infrastruktur ialah akses kepada pembiayaan yang mudah, murah, dan tepat.
Oleh karena itu Hedy mengapresiasi kesepakatan pembiayaan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan PT Adhi Jalintim Riau (AJR).
"Kami gembira sistem perbankan syariah mulai masuk ke pembiayaan infrastruktur dan akan meningkatkan competitiveness berbagai alternatif pembiayaan," ucapnya.
Baca juga: Presiden harap pembiayaan infrastruktur pemerintah-swasta diperluas
Baca juga: Kementerian PUPR: 12 proyek jalan-jembatan masuk skema KPBU
Baca juga: Sri Mulyani minta pembangunan infrastruktur tetap jalan meski pandemi
Pewarta: Sanya Dinda Susanti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2021
