Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) akan meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada warga baik di kota seperti Jakarta, ataupun di desa saat pandemi COVID-19.99,60 persen menyatakan Posyandu diperlukan oleh masyarakat
Sekretaris Jenderal Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) DKI Jakarta Dadang Solihin dalam webinar nasional bertajuk "Geliat Transformasi Posyandu di Masa Pandemi COVID-19", Jakarta, Jumat, mengatakan saat ini pemerintah terus berusaha menemukan strategi terbaik dalam membangun tata kelola pendampingan Posyandu.
Dadang berharap webinar nasional ini menjadi salah satu upaya guna mendorong seluruh komponen bangsa untuk berpikir komprehensif, integral, holistik, integratif dan profesional memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, negarawan, berwawasan nusantara serta memiliki cakrawala pandang universal.
"Dalam adaptasi kebiasaan baru, Posyandu harus tetap melakukan kegiatan utama yaitu pelayanan kesehatan ibu dan anak, gizi, imunisasi, keluarga berencana dan peningkatan perilaku hidup sehat serta kegiatan tambahan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan jika ada revitalisasi akan lebih baik lagi," ujar Dadang dalam webinar itu.
Dalam webinar yang digagas Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Komprov DKI Jakarta bersama Disaster Risk Reduction Center Universitas Indonesia (DRRC UI) itu, Dosen Pasca Sarjana Ilmu Administrasi UI Rachma Fitriati mengatakan Posyandu sesuai perkembangannya telah mengalami peningkatan jumlah secara signifikan.
Baca juga: Posyandu di Jakarta Pusat sudah diizinkan buka kembali
Rata-rata, setiap desa mempunyai tiga sampai empat Posyandu, namun secara kualitas masih ditemukan berbagai persoalan yang dihadapi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa ini.
Rachma menyampaikan bahwa upaya revitalisasi perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan fungsi Posyandu terutama setelah pandemi COVID-19, karena Posyandu secara menyeluruh (holistik integratif) juga harus mampu memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan.
"Harus bersinergi dengan layanan sosial dasar lainnya seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Bina Keluarga Balita (BKB), Penganekaragaman Pangan, Peningkatan Ekonomi dan Pendapatan Keluarga serta yang lainnya," kata Rachma.
Dosen Fakultas Ilmu Administrasi UI Effy Zalviana Rusfian menyampaikan bahwa prinsip pemberdayaan masyarakat seperti itu telah dilakukan oleh Tim Penggerak PKK di setiap jenjang pemerintahan dengan motor penggeraknya para kader PKK dan Dasawisma sehingga peranan mereka tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan Posyandu.
"Pada hakekatnya Posyandu holistik integratif adalah revitalisasi Posyandu yang diintegrasikan dengan jenis layanan sosial dasar lainnya secara utuh sesuai kebutuhan masyarakat yakni aspek kesehatan dasar keluarga, aspek ekonomi, dan aspek pendidikan masyarakat," ujarnya.
Baca juga: BKKBN merevitalisasi posyandu untuk mempercepat penurunan stunting
Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Chaerul Dwi Sapta mengatakan, hingga saat ini jumlah Posyandu di seluruh Indonesia sebanyak 296.777 pos dengan rasio jangkauan satu Posyandu menjangkau 75 balita sebagai sasaran.
"Hasil survei di 33 provisi dengan 4883 responden, 99,60 persen menyatakan Posyandu diperlukan oleh masyarakat guna meningkatkan kualitas kesehatan dan 89,60 persen menyatakan bahwa Posyandu harus dilakukan perubahan," kata Chaerul.
Oleh karena itu, kata Chaerul, perlu ada konsistensi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam melakukan pembinaan secara berjenjang melalui Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, kemudian diperlukan adanya reposisi dan redefinisi terkait Posyandu tersebut.
"Reposisi dan redefinisi Posyandu penting karena sebagai kelembagaan masyarakat perlu ada pengaturan pengorganisasiannya, pengaturan manajemen kelembagaannya dan sebagainya," tuturnya.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2021
