di era pandemi saja kita bisa entaskan 25 desa
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan siap menurunkan kemiskinan secara bertahap di 83 desa melalui Program Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satu Desa Dampingan pada tahun 2022.
"Kami akan melanjutkan Program Satu OPD Satu Desa Dampingan pada tahun ini yang memang menyasar ke desa guna mengurangi tingkat kemiskinan, dari yang semula desa merah, bisa menjadi kuning, hingga hijau," kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di Semarang, Jumat.
Wagub mengungkapkan bahwa pihaknya akan lebih mempertajam Program Satu OPD Satu Desa Dampingan agar upaya pengentasan kemiskinan bisa lebih efektif.
Dalam pelaksanaannya, Pemprov Jateng akan didukung oleh Komite Ekonomi Kreatif Jawa Tengah guna lebih mengoptimalkan program ini.
"Di era pandemi saja kita bisa entaskan 25 desa, yang awalnya merah menjadi kuning. Kita bisa mengevaluasi dari 19 desa dampingan kita yang saat itu kuning, saat ini jadi hijau. Ini adalah sebuah potensi yang bagus," ujarnya.
Baca juga: Ganjar minta "Satu OPD Satu Desa Dampingan" direplikasi pemda
Wagub menilai keberadaan Komekraf Jateng penting bagi desa yang memiliki potensi kreatif untuk dikembangkan.
Komekraf Jateng, lanjutnya, akan melakukan pemantauan ke 83 desa dampingan lebih dulu kemudian dilakukan pendampingan.
Jika ada potensi, maka akan didorong sehingga desa dampingan nantinya tidak selalu membantu bangunan atau infrastruktur, tapi juga mendorong ekonomi kreatif.
"Saya berharap nanti bantuan kita bukan bersifat bangunan saja, infrastruktur saja, tapi bagaimana membuat ekonomi kreatif, masyarakat memiliki potensi income yang kontinyu. Itu yang penting," katanya.
Baca juga: Pemprov Jateng gandeng Komekraf percepat penurunan angka kemiskinan
Beberapa waktu lalu saat melakukan kunjungan dan peresmian di salah satu UKM sektor obat tradisional dan kecantikan, lanjut Wagub, UKM itu ternyata telah terbangun market place yang bermanfaat termasuk menyediakan lapangan pekerjaan seperti tenaga pemasar.
Harapannya nanti Komekraf Jateng bisa menemukan desa-desa berpotensi sehingga akan menyediakan lapangan kerja sebab tidak sedikit UKM yang saat ini sedang tumbuh ternyata memiliki kendala, baik itu pemasaran hingga kendala komunikasi.
"Nah ini nanti dari desa-desa dampingan mungkin bisa menemukan hal baru yang bisa kita koneksikan ke para pelaku UKM yang ada di Jateng," katanya.
Hal tersebut disampaikan Wagub usai Rapat Evaluasi Desa Pendampingan Tahun 2021 dan Koordinasi Rencana Desa Dampingan Tahun 2022 serta Replikasi Program Desa/Kelurahan Dampingan di 35 Kabupaten/Kota bersama OPD.
Baca juga: Jateng dorong program "CSR" sasar lima kabupaten kemiskinan ekstrem
Pewarta: Wisnu Adhi Nugroho
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2022
