"Koalisi masih sangat jauh, karena kami masih berkonsentrasi untuk konsolidasi secara internal," ungkapnya, di Padang, Sabtu.
Hal itu dikatakannya saat menghadiri Puncak Peringatan HUT Ke-14 Partai Gerindra, sekaligus menghadiri Deklarasi Dukungan DPD Partai Gerindra Sumbar bagi Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto maju sebagai Calon Presiden 2024.
Baca juga: Gerindra Sumbar dukung Prabowo Subianto sebagai Capres 2024
Namun demikian, Sufmi mengatakan sejauh ini komunikasi terus dijalin dengan sejumlah partai lain, namun sifatnya baru informal.
"Sifatnya baru komunikasi informal, dan itu hal biasa dalam hal politik. Kita saling berkunjung dan silaturahim, tapi secara formal belum ada," jelasnya.
Partai Gerindra harus berkoalisi dengan partai politik lain agar bisa mengusung calon pada Pilpres 2024 karena terikat dengan ketentuan ambang batas pencalonan (presidential threshold).
Ia meminta seluruh pengurus dan kader Gerindra untuk merapatkan barisan dan solid dalam memenangkan Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
Baca juga: Peneliti: Sandiaga Uno akan ikuti keputusan Gerindra soal Pilpres 2024
Menurutnya, saat ini ada yang menghembuskan kabar miring tentang Prabowo Subianto di tengah masyarakat bahwa Ketua Umum Gerindra itu telah mengkhianati pendukung pada 2019.
"Kami harus klarifikasi bahwa Prabowo tidak berkhianat, dibuktikan selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan program yang dijalankan adalah program kampanye dulu,” tegasnya.
Untuk itu, paparnya, jajaran Gerindra diminta turun menangani dan menyampaikan hal sebenarnya kepada masyarakat agar tidak terpengaruh.
Baca juga: Muzani: Sandiaga loyal terhadap Gerindra dan Prabowo
"Kami minta seluruh jajaran Gerindra Sumbar melakukan penetrasi dan memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa kabar miring yang kemudian mendiskreditkan (Prabowo) itu tidak benar," katanya.
Di hadapan para pengurus dan kader DPD Gerindra Sumbar, ia mengingatkan agar bersatu dan menghindari konflik internal.
"Kita akan menghadapi kontestasi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Kepala Daerah 2024 sehingga tidak ada waktu untuk ribut-ribut internal. Jika masih ada konflik, maka akan ditindak tegas," katanya.
Pewarta: Laila Syafarud
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2022
