Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersinergi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dalam rangka meningkatkan investasi serta mendorong pertumbuhan usaha sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru di Indonesia.Kerja sama ini harus segera ditindaklanjuti namun tetap harus memperhatikan ekologi, kita jaga wilayah konservasi, pulau-pulau kecil
"Kerja sama ini harus segera ditindaklanjuti namun tetap harus memperhatikan ekologi, kita jaga wilayah konservasi, pulau-pulau kecil," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rilis penandatangan nota kesepahaman kedua belah pihak di Jakarta, Rabu.
Menurut Trenggono, penerapan ekonomi biru dinilai memang harus dilakukan secara terintegrasi dan saling sinergi.
Cakupan ekonomi biru yang dimaksud antara lain pengelolaan sumber daya ikan melalui penangkapan ikan terukur, perluasan dan peningkatan kualitas pengelolaan kawasan konservasi, pengawasan pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta seluruh aktivitas pembangunan yang memanfaatkan ruang laut, dan juga penanganan sampah laut.
"Ditargetkan akan terjadi keseimbangan ekologi laut yang terjaga dengan baik, pertumbuhan ekonomi wilayah dan nasional, penyerapan tenaga kerja, peningkatan devisa negara, peningkatan penerimaan negara dari pajak dan PNBP, yang ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan," kata Menteri Trenggono.
Dengan memerhatikan kelestarian lingkungan, masih menurut dia, maka ditargetkan akan terjadi keseimbangan ekologi laut yang terjaga dengan baik, pertumbuhan ekonomi wilayah dan nasional, penyerapan tenaga kerja, peningkatan devisa negara, peningkatan penerimaan negara dari pajak dan PNBP, yang ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan.
KKP sendiri telah menetapkan program terobosan untuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang sesuai dengan prinsip ekonomi biru, yang meliputi penerapan kebijakan penangkapan terukur berbasis kuota di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia untuk keberlanjutan ekologi, peningkatan PNBP dan kesejahteraan nelayan, yang akan didukung dengan sistem pengawasan terintegrasi berbasis teknologi satelit.
Kemudian pengembangan perikanan budidaya dengan komoditas berorientasi ekspor, yaitu udang, lobster, kepiting, dan rumput laut. Serta pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal, dengan komoditas unggulan di pedalaman/air tawar, di pesisir/air payau, dan di laut, yang tidak hanya bertujuan untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, namun juga untuk melindungi komoditas ikan lokal dari kepunahan.
Sementara itu, Kadin menyambut baik sinergi program dan kerja sama dengan KKP untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan investasi serta mendorong pertumbuhan usaha berbasis ekonomi biru.
"Kami akan melakukan sinergi terkait dengan program pengembangan dunia usaha di bidang kelautan dan perikanan, bagaimana meningkatkan kapasitas pelaku usaha di sektor ini, menciptakan pola-pola kemitraan yang cocok, hingga peningkatan investasi di sektor kelautan dan perikanan," kata Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid .
Menurutnya, peta jalan pengembangan blue economy di Indonesia akan menjadi pedoman untuk menetapkan sektor ekonomi biru yang tepat dan berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi pertumbuhan berbagai sektor perikanan.
Sebagaimana diwartakan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkapkan potensi ikan tangkap di Indonesia mencapai 12,01 juta ton berdasarkan kajian estimasi potensi Sumber Daya Ikan (SDI).
Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
Estimasi tersebut dihitung di total 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) terhadap sembilan kelompok ikan mulai dari ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, ikan demersal, ikan karang, udang, lobster, kepiting, rajungan, dan cumi-cumi.
Baca juga: KKP pastikan tancap gas selesaikan beleid RZ KAW untuk optimalkan ruang laut sesuai ekonomi biru
Baca juga: KKP manfaatkan teknologi satelit untuk pengawasan perikanan
Baca juga: Menteri: Transformasi sektor perikanan RI akan lepas landas tahun 2022
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2022
