Wapres dalam kesempatan tersebut mengapresiasi LMA Tanah Papua yang turut menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
"Penghargaan saya sampaikan kepada para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh pihak yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua yang telah membantu menjaga keutuhan NKRI,” ujar Wapres dalam siaran pers di Jakarta, Selasa.
Ketua LMA Provinsi Papua Lenis Kogoya memaparkan hasil keputusan Musyawarah LMA se-Tanah Papua sebagai aspirasi para tokoh adat, tokoh intelektual, dan tokoh perempuan di Papua bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua.
Menurut Lenis, Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua setia mendukung Presiden dan Wakil Presiden. Dengan hasil keputusan itu, pihaknya meminta waktu audiensi langsung dengan Presiden dan Wakil Presiden.
Ia juga menyebutkan rencana Deklarasi Papua Damai bertajuk “Merajut Persatuan Menepis Perbedaan Membangun Papua Damai Mengejar Kesejahteraan Berbasis Adat” yang akan digelar serangkai dengan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2022, di Wamena, Jayawijaya, Papua.
Wapres menyampaikan kesediaannya untuk memberikan sambutan pada acara Musyawarah LMA se-Tanah Papua secara virtual melalui rekaman, yang akan ditayangkan kepada seluruh peserta Musyawarah LMA di Lapangan Pendidikan Wamena Kabupaten Jawawiyaya pada 1 Juni 2022.
Wapres juga menegaskan kuatnya komitmen pemerintah untuk menyejahterakan Tanah Papua melalui beragam regulasi kebijakan afirmasi, seperti peningkatan dana otonomi khusus, pemekaran daerah otonomi baru (DOB) Papua, serta memberikan pemihakan pada OAP (orang asli Papua) untuk menjadi anggota DPRP/DPRK tanpa melalui pemilihan umum dengan kuota 25 persen.
Wapres menambahkanDOB tersebut dimaksudkan agar pelayanan kepada masyarakat di tiap-tiap daerah bisa lebih dekat, lebih mudah, dan lebih sederhana sekaligus untuk mendongkrak perekonomian.
Wapres menekankan bahwa pemerintah sungguh-sungguh ingin mewariskan perdamaian kepada generasi yang akan datang.
Wapres meminta dukungan LMA Tanah Papua terus meyakinkan masyarakat Papua akan komitmen pemerintah tersebut.
Baca juga: Kementerian ATR dorong pengakuan tanah adat di Papua melalui Perda
Baca juga: Tokoh adat Papua tegaskan sertifikat tanah punya nilai tawar tinggi
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2022
