Anggota DPR dukung aturan pembelian BBM bersubsidi

Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus mendukung rencana Pertamina yang mewajibkan pembeli BBM bersubsidi, yakni solar dan pertalite menggunakan aplikasi "MyPertamina".

"Menurut saya kerangka berpikirnya adalah keadilan distributif dalam penyaluran subsidi. Mekanisme yang ada saat ini tidak adil karena subsidi lebih banyak yang dinikmati oleh masyarakat mampu dari pada masyarakat yang berkekurangan," kata Deddy dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu.

Dia mencontohkan, masyarakat mampu yang memiliki mobil, bahkan lebih dari satu dan juga mungkin motor, tentu menyerap subsidi lebih banyak dari pada mereka yang hanya punya satu atau dua motor dalam satu keluarga.

Bahkan rakyat miskin yang tidak memiliki kendaraan, tidak mendapat manfaat apa pun dari subsidi BBM.

Baca juga: Pertamina akan uji coba aplikasi untuk BBM Subsidi di empat kota Jabar

Baca juga: Aplikasi MyPertamina bakal jadi syarat beli BBM bersubsidi

Padahal, subsidi yang semakin besar dan membebani anggaran negara dan Pertamina itu, mengurangi kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan dana subsidi yang lebih dibutuhkan oleh rakyat miskin, petani, nelayan, lansia, difabel dan UMKM.

"Jadi landasan berpikirnya adalah keadilan distributif dalam bentuk pengetatan penerima subsidi melalui sistem yang terpantau secara holistik dan real time," ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.

Selain keadilan distributif, pemberlakuan sistem ini juga akan mampu menekan penyimpangan BBM subsidi di lapangan. Sehingga dapat ditekan merembes-nya BBM bersubsidi ke sektor industri, pertambangan, perkebunan dan penyelundupan.

"Dimana banyak terjadi di seluruh Indonesia dan terutama di daerah pedalaman, perbatasan, daerah pertambangan dan perkebunan serta daerah industri," tuturnya.

Masalahnya, lanjut Deddy, memang ada masyarakat yang tidak memiliki akses pada sistem tersebut, seperti masyarakat miskin yang tak punya "smartphone" atau telepon pintar dan di daerah pedalaman.

Menurut dia, hal itu bisa dipecahkan dengan Pertamina membuat kartu semacam "e-toll" atau "e-money". Kartu ini bisa digunakan di SPBU atau penyalur BBM untuk membeli BBM bersubsidi dengan kuota yang telah ditentukan.

"Datanya bisa diambil dari Kemensos atau Pemerintah Daerah dan melalui proses penyaringan dan verifikasi oleh Kementerian ESDM," imbuhnya.

Dia menambahkan, agar prosesnya dapat berjalan dengan baik, maka fundamentalnya adalah sumber data yang valid dan terverifikasi. Lalu penetapan penerima BBM bersubsidi yang realistis dan memperhatikan karakteristik masing-masing daerah.

Hal lain yang sangat menentukan adalah sosialisasi dan edukasi secara masif sebelum program ini dijalankan. Juga perlu ada masa uji coba dan pelaksanaan bertahap agar masyarakat bisa memproses perubahan kebijakan BBM bersubsidi ini.

Dia sangat mendukung program ini agar tekanan terhadap keuangan negara berkurang dan pemerintah memiliki keleluasaan.

"Khususnya di ruang fiskal yang lebih lebar, untuk melakukan program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat berpenghasilan kecil, yang memiliki kebutuhan spesifik, baik untuk dapat hidup layak maupun untuk usaha atau kegiatan bersifat produktif," kata Deddy Sitorus.