Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Johnny G. Plate menargetkan pusat data digital berbasis Internet (cloud) pertama di Indonesia siap beroperasi pada 2024.dalam rangka e-government menggunakan 2.700 pusat data dan server
Pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) itu, yang salah satunya berlokasi di Kawasan Deltamas Industrial Estate, Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat, merupakan upaya Kementerian Komunikasi dan Informatika mendukung ketersediaan infrastruktur ICT (teknologi komunikasi dan informasi) dari sektor hulu sampai dengan hilir.
“Pusat data pertama akan dibangun di dekat Jakarta yang pada bulan-bulan ini bisa kami lakukan ground breaking sehingga bisa langsung digunakan pada 2024,” kata Menkominfo saat sesi Leaders’ Talk Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI), Nusa Dua, Badung, Bali, Senin.
Baca juga: Kominfo dorong kerja sama resiprokal di ITU
FEKDI merupakan kegiatan sampingan (side event) dari pertemuan ke-3 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (FMCBG) dan Deputi Bidang Keuangan dan Bank Sentral G20 (FCBD) yang berlangsung 11–17 2022 di BICC dan BNDCC, Nusa Dua, Badung, Bali.
Dalam acara diskusi panel itu, yang dipandu oleh Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Johnny G. Plate menyampaikan pada saat bersamaan pemerintah juga merancang pembangunan Pusat Data Nasional di Nongsa, Batam, Kepulauan Riau.
PDN di Nongsa dan di Deltamas memiliki kapasitas yang hampir sama, sehingga dua sarana itu dapat saling mendukung kerja satu sama lain, Johnny menambahkan.
Walaupun demikian, Menkominfo menyebut perlu ada pusat data di wilayah tengah dan timur Indonesia demi meningkatkan efisiensi operasional pusat data.
“Awalnya, kami merencanakan pembangunan itu di Balikpapan, tetapi dengan adanya IKN (ibu kota negara, red.), maka nanti akan dibangun di IKN dan Labuan Bajo,” kata dia.
Wilayah IKN baru berlokasi Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur, sementara itu Labuan Bajo ada di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur.
Johnny menjelaskan dua lokasi itu dipilih setidaknya karena tiga pertimbangan.
“Pertama, ada potensi tersedianya kapasitas power supply atau listrik yang memadai dan jumlahnya besar, dan redundancy service --- tidak (bertumpu pada) satu sumber. Kedua, harus tersedia fiber optic network (jaringan kabel optik) yang memadai di sana,” kata Menkominfo pada acara sampingan G20 itu.
Ia menyampaikan wilayah Labuan Bajo dipilih jadi lokasi pembangunan PDN karena risiko gangguan yang lebih kecil dibandingkan dengan daerah lain.
“Kenapa Labuan Bajo? (Alasannya) karena fiber optic di wilayah selatan Indonesia menghubungkan Indonesia (bagian) barat, tenggara, timur, itu memungkinkan, dan sangat sedikit aktivitas vulkanik bawah laut,” kata Johnny.
Ia membandingkan dengan jaringan kabel optik bawah laut di wilayah utara, yang membentang dari utara Kalimantan, Sulawesi khususnya Manado, Maluku Utara, kemudian Biak dan Jayapura di Papua.
“Aktivitas vulkanik (di daerah itu) sangat besar sehingga berulang kali terjadi kabel laut putus karena gunung bawah laut meletus, sehingga alternatif (perlu) kami siapkan,” kata Johnny.
Ia lanjut menyampaikan pemerintah berupaya mempercepat pembangunan pusat data nasional berbasis cloud demi mendukung digitalisasi layanan pemerintahan (e-government), dan menjadikan berbagai kebijakan publik ke depan dibuat berdasarkan data (data driven policy).
“Untuk pemerintah saja, saat ini dalam rangka e-government menggunakan 2.700 pusat data dan server. (Dari jumlah) ini hanya 3 persen saja yang berbasis cloud,“ kata dia.
Baca juga: Menkominfo: Idul Adha 1443 H momentum saling berbagi
Baca juga: Menkominfo harap dukungan TIK untuk kelancaran ibadah jemaah haji
Baca juga: Menkominfo: UMKM dan Pariwisata harus cepat beradaptasi dalam bisnis
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2022
