Organisasi Observasi Kesehatan Indonesia (Indonesian Health Observer/IHO) sedang mengupayakan seluruh rakyat Indonesia memiliki catatan medis untuk meningkatkan fungsi layanan puksesmas dan rumah sakit.Kepemilikan rekam medis secara menyeluruh diperkirakan mampu menekan beban pembiayaan sektor kesehatan dari kas negara, sebab seluruh penyakit yang diderita masyarakat telah lebih dulu dideteksi dan bisa ditangani secara awal
"Terutama puskesmas, sebab dalam skenario pembentukan pada 1970-1980an 85 persen adalah pelayanan masyarakat di luar gedung. Sekarang petugasnya tidak sempat ke luar gedung karena menangani orang sakit dari pukul 06.00-18.00 WIB," kata Ketua Umum IHO dr Abidinsyah Siregar dalam acara Deklarasi IHO di Gedung Stovia, Museum Kebangkitan Nasional, Jakarta Pusat, Senin.
Abidinsyah yang menjabat Kepala Pusat Promosi Kesehatan Depkes RI periode 2008-2010 itu mengatakan kepemilikan catatan medis bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan gagasan yang mudah direalisasikan di era digitalisasi informasi saat ini.
Selain itu, kepemilikan rekam medis secara menyeluruh diperkirakan mampu menekan beban pembiayaan sektor kesehatan dari kas negara, sebab seluruh penyakit yang diderita masyarakat telah lebih dulu dideteksi dan bisa ditangani secara awal.
"Ini akan menurunkan beban biaya kesehatan kalau sejak kelahiran orang Indonesia sudah terpantau kemungkinan sakitnya seperti apa dan sudah diketahui penanganannya seperti apa, sehingga diputus mata rantainya," katanya.
Gagasan tersebut sejalan dengan program Transformasi Digital Layanan Kesehatan Bidang Primer Kementerian Kesehatan RI melalui peluncuran Indonesia Health Services (IHS) sebagai platform transformasi dan integrasi data layanan kesehatan nasional bernama 'SatuSehat'.
Platform itu mentransformasikan layanan kesehatan melalui digitalisasi. Ini merupakan sebuah platform pertukaran data, analisis, dan layanan untuk mendukung integrasi antaraplikasi dan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes).
Dengan adanya platform ini, kata Abidinsyah Siregar, pasien tidak perlu mengisi formulir baru saat berpindah fasyankes. Pasien juga bisa mendapatkan informasi mengenai kondisi kesehatan secara lebih transparan karena resume rekam medis di rumah sakit dicatat dan direkam secara digital dengan aman melalui persetujuan pemilik data.
Chief of Digital Transformation Office (DTO) Kemenkes Setiaji mengatakan platform itu telah diuji coba kepada 41 rumah sakit vertikal milik pemerintah pada tahap alpha testing dan sedang berlangsung uji coba fase beta yang melibatkan 31 institusi dari latar belakang yang berbeda-beda.
Ia mengatakan SatuSehat masih berproses dengan mempertimbangkan aspek teknologi, regulasi, keamanan sistem dan privasi hingga hal-hal pendukung lainnya untuk menjamin keberlangsungan sistem hingga perlindungan data pribadi masyarakat sebagai pengguna.
Saat ini sudah ada 16 fasyankes yang telah terintegrasi dengan SatuSehat. Sebanyak 14 fasyankes di antaranya merupakan peserta dari fase alpha testing, yaitu sepuluh RSUD di DKI Jakarta dan empat rumah sakit vertikal milik Kemenkes.
Dari fase beta testing ada dua lembaga yang telah terintegrasi, yaitu PT Jasamedika Saranatama (RSJP Paramarta) dan PT Kimia Farma Diagnostika. Selain itu, terdapat dua rumah sakit pemerintah lainnya yang sedang dalam fase pengembangan dan akan segera terintegrasi.
”Harapannya hingga akhir tahun 2022 ini, terdapat 8.000 fasyankes yang terintegrasi dengan SatuSehat dan target seluruh fasyankes terintegrasi di tahun 2023 mendatang," demikian Setiaji.
Baca juga: SatuSehat jadi tonggak sejarah untuk layanan kesehatan komprehensif
Baca juga: Kemenkes targetkan aplikasi rekam medis hadir tahun depan
Baca juga: Pakar : dokumen medis beda dengan rekam medis
Baca juga: Kemenkes targetkan regulasi rekam medis digital rampung 2021
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2022
