Berikut rangkuman berita-berita politik selama sepekan yang masih menarik untuk kembali dibaca.
Pemerintah siapkan empat skenario pemindahan ASN ke IKN
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan pemerintah menyiapkan empat skenario pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Ada (skenario) 1, 2, 3, dan 4. Kira-kira, seperti itu karena nanti fungsi yang pelayanan bisnis bisa masih di Jakarta, tapi fungsi pendukung kebijakan, nanti ada di sana,” kata Azwar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/10).
Selengkapnya baca di sini.
Presiden Jokowi tegaskan tidak perlu ragu dan bimbang dengan IKN
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan semua pihak untuk tidak ragu dan bimbang dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) karena proyek jangka panjang hingga 2045 itu memiliki landasan hukum dan dukungan politik yang kuat.
“Bapak, Ibu tidak perlu ragu dan bimbang, karena payung hukumnya sudah jelas yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022," kata Presiden Jokowi, pada acara Ibu Kota Nusantara: Sejarah Baru Peradaban Baru, di Jakarta, Selasa (18/10).
Selengkapnya baca di sini.
Pemerintah luncurkan Buku Laporan Capaian Kinerja 2022
Pemerintah melalui Kantor Staf Presiden dan Kementerian Komunikasi dan Informatika meluncurkan Buku Laporan Capaian Kinerja Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin tahun 2022, di Situation Room, Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (20/10).
"Hari ini secara resmi, kami luncurkan Buku Laporan Capaian Kinerja pemerintah," kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Selengkapnya baca di sini.
Wapres luncurkan Beasiswa Santri Baznas 2022
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin meluncurkan Beasiswa Santri Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) 2022 bertepatan dengan Peringatan Hari Santri 2022, di Istana Wapres, Jakarta, Sabtu.
"Alhamdulillah di tempat ini, pada Hari Santri, diluncurkan Beasiswa Santri Baznas 2022," kata Wapres dalam acara peluncuran Beasiswa Santri Baznas 2022 di Jakarta, Sabtu (22/10).
Selengkapnya baca di sini.
Presiden Jokowi: Perketat pengawasan obat terkait kasus ginjal akut
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar ada pengetatan pengawasan obat terkait maraknya kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal ("acute kidney injury"/AKI) di Indonesia.
"Tadi siang kan sudah disampaikan oleh Menteri Kesehatan secara detail ya, yang paling penting pengawasan terhadap industri obat harus diperketat lagi, tugas semuanya," kata Presiden Jokowi seusai menghadiri acara puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-58 Partai Golkar di Jakarta, Jumat (21/10).
Selengkapnya baca di sini.
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2022
