Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nani Hendiarti mengatakan bahwa Indonesia akan menunjukkan aksi dalam penanganan sampah di laut pada momentum Presidensi G20 Indonesia.
"Kami mempersiapkan pertemuan yang secara khusus atau bagaimana kita memperlihatkan kepada dunia bahwa kita tidak hanya berjanji, tidak hanya membuat rencana aksi, tapi juga melakukannya. Meskipun memang masih perlu ditingkatkan dengan memperkuat kolaborasi," kata Nani dalam Konferensi Pers Penanganan Sampah Laut dari Bali untuk dunia dipantau di Jakarta, Rabu.
Nani menyampaikan, acara yang digelar pada minggu pertama November 2022 tersebut, akan menggandeng National Plastic Actio Partnership (NPAP) untuk menunjukkan bahwa kemitraan dengan komitmen yang kuat itu bisa menunjukkan hasil yang lebih baik.
Sebagai lokasi penyelenggaraan G20, lanjut Nani, sampah di Bali akan menjadi prioritas untuk ditangani.
"Kita bersemangat untuk menyiapkan Bali yang lebih bersih dan sehat untuk menyambut kembali para turis dari dalam maupun luar negeri," kata Nani.
Baca juga: KKP siapkan Rp1,030 miliar bagi nelayan angkat sampah laut
Nani memaparkan, sampah plastik merupakan isu global yang lintas batas, karena jika dilihat, sampah plastik di laut tidak hanya berdampak pada perairan, tapi juga ekosistem yang ada di perairan.
Selain itu, karena adanya sumber daya ikan di perairan, yang juga dikonsumsi manusia, maka sampah plastik di laut juga mengancam kesehatan manusia.
"Jadi, dari data riset ini sudah kita ketahui bahwa di seluruh dunia ini hampir 10 juta metrik ton sampah dibuang ke laut setiap tahunnya. Dan 10 persen itu berdampak pada penyebaran yang lintas batas," ungkap Nani.
Untuk Indonesia sendiri, tambahnya, riset yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyatakan bahwa sampah plastik yang bocor ke laut berkisar 0,27 - 0-59 juta ton per tahun.
"Nah untuk penanganan sampah plastik, Indonesia menetapkan target ambisius, yaitu melakukan pengurangan yang serius dalam melakukan pengurangan sampah ke laut sebesar 70 persen sampai 2025. Target itu tertuang dalam rencana aksi dari Perpres Nomor 83 Tahun 2018. Jadi kita sudah tiga tahun untuk implementasinya," kata Nani.
Baca juga: 1.721 nelayan akan angkut sampah laut di Gernas BCL
Untuk itu, terdapat lima strategi yang sudah disepakati dalam rencana aksi tersebut, yaitu Gerakan Nasional Peningkatan Kesadaran Para Pemangku Kepentingan. Kedua, pengelolaan sampah yang bersumber dari darat. Kemudian, Penanggulangan sampah di pesisir dan laut.
"Yang tidak kalah penting di sini adalah mekanisme pendanaan, penguatan kelembagaan dan peran serta penegakan hukum. Terakhir yakni penelitian dan pengembangan," ujar Nani.
Menurut Nani, inovasi dibutuhkan untuk meningkatkan capaian yang sudah dilakukan tiga tahun terakhir, di mana sampai akhir 2021 Indonesia sudah berhasil mengurangi 28,5 persen.
Indonesia masih punya tiga tahun ke depan untuk mencapai target itu, dengan kerja tim yang baik bersama 16 Kementerian/Lembaga, serta peran pentahelix, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, sektor swasta, dan media.
"Pemerintah Indonesia kolaborasi dengan multipihak membentuk platform yang disebut NPAP, yaitu mempertemukan semua pihak untuk mendukung pencapaian target nasional yang ingin dicapai," tutup Nani.
Baca juga: KKP serahkan sarana pengelolaan sampah untuk kebersihan pesisir-laut
Baca juga: Luhut ungkap keinginan RI bisa olah sampah sendiri jadi energi listrik
Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Satyagraha
Copyright © ANTARA 2022
