PT PLN (Persero) memperkirakan penyerapan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun anggaran 2022 akan mencapai 57 persen atau Rp2,87 triliun hingga akhir tahun ini.Prognosa penyerapan pada akhir 2022 senilai Rp2,87 triliun atau setara dengan 57 persen dan selebihnya kan diserap di tahun berikutnya
Pada tahun 2022, PLN mendapatkan alokasi PMN sebesar Rp5 triliun yang telah sepenuhnya cair pada Oktober 2022 dan dialokasikan untuk pembangkitan energi baru terbarukan (EBT), transmisi dan gardu induk, serta distribusi dan listrik desa.
"Prognosa penyerapan pada akhir 2022 senilai Rp2,87 triliun atau setara dengan 57 persen dan selebihnya kan diserap di tahun berikutnya," kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin.
Darmawan merinci total PMN yang didapat dialokasikan untuk membangun infrastruktur pembangkitan dengan sumber daya setempat berupa PLTA dan PLTP sebesar Rp0,23 triliun, pembangunan transmisi dan gardu induk untuk menghubungkan kelistrikan di daerah-daerah terpencil sebesar Rp2,56 triliun dan penyambungan pelanggan untuk listrik berkeadilan dan mendukung pengembangan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas sebesar Rp2,21 triliun.
"Distribusi dan listrik desa inilah yang menjadi salah satu daya ungkit agar energi yang tadinya belum tersalurkan bisa tersalurkan di daerah-daerah tersebut," katanya.
Darmawan menegaskan PMN yang diterima PLN merupakan wujud keadilan pembangunan infrastruktur energi di seluruh Indonesia. Hal itu lantaran masih ada lebih dari 4.400 desa di daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T) yang belum menikmati listrik dari PLN.
"Untuk itu, alokasi PMN di daerah 3T ini suatu upaya bagaimana daerah yang tadinya mengalami kemiskinan terstruktur, tidak ada akses listrik, tidak ada akses energi, tidak ada akses kesehatan, pendidikan, dengan adanya listrik pelayanan dasar di daerah terpencil bisa tersedia dan mendorong titik-titik ekonomi baru," ungkap Darmawan.
Alokasi PMN telah turut mendorong rasio elektrifikasi (RE) PLN yang pada 2021 mencapai 97,26 persen menjadi 97,49 persen hingga Oktober 2022. Angka tersebut diharapkan terus meningkat menjadi 97,53 persen pada Desember 2022 dan 97,81 persen di tahun 2023.
Sebagai mana tujuan utamanya, dana PMN juga telah meningkatkan rasio desa berlistrik (RDB) yang pada tahun 2021 sebesar 90,78 persen menjadi 90.97 persen di Oktober 2022. Angka tersebut diharapkan bisa terus meningkat menjadi 93,83 pada 2023 mendatang seiring dengan pengajuan PMN tahun depan.
Baca juga: Komisi VI DPR setujui tambahan PMN kereta cepat Rp3,2 triliun
Baca juga: Sri Mulyani: Belanja kompensasi dan subsidi topang PLN dan Pertamina
Baca juga: Menko: Produksi nasional harus dukung tantangan infrastruktur listrik
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2022
