• Beranda
  • Berita
  • Luhut: Ada investasi 31 miliar dolar AS siap dieksekusi

Luhut: Ada investasi 31 miliar dolar AS siap dieksekusi

30 November 2022 15:56 WIB
Luhut: Ada investasi 31 miliar dolar AS siap dieksekusi
Presiden Jokowi (ketiga kanan) didampingi Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (kedua kanan), Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (ketiga kiri), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kedua kiri), dalam Rakornas Investasi 2022 di Jakarta, Rabu (30/11/2022). ANTARA/HO-Kementerian Investasi/BKPM/aa.

Realisasi investasi harus difokuskan pada percepatan pemberian izin, agar pipeline investasi yang sudah ada bisa diwujudkan. Jadi jangan daerah-daerah ada yang memperlambat izin, tapi jangan juga melanggar aturan

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ada investasi senilai 30,9 miliar dolar AS di sektor hilirisasi yang siap dieksekusi agar bisa memberikan manfaat bagi ekonomi Indonesia.

Menurut Luhut, investasi tersebut sedang tahap konstruksi dan atau menunggu persetujuan investasi sehingga potensi tersebut harus bisa dieksekusi dengan memberikan kemudahan perizinan dan fasilitas investasi.

"Di pipeline kita tahun depan sudah ada hampir 31 miliar dolar AS yang harus bisa kita eksekusi," katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2022 di Jakarta, Rabu.

Luhut menjelaskan, di tengah kondisi ekonomi global 2023 yang akan jauh lebih sulit, salah satu opsi untuk mendorong pertumbuhan adalah dengan menarik investasi asing (FDI) sebanyak-banyaknya melalui program hilirisasi.

"Realisasi investasi harus difokuskan pada percepatan pemberian izin, agar pipeline investasi yang sudah ada bisa diwujudkan. Jadi jangan daerah-daerah ada yang memperlambat izin, tapi jangan juga melanggar aturan," katanya.

Total pipeline investasi tersebut mencapai 30,9 miliar dolar AS sampai dengan 2026 dan tersebar di Kalimantan, Sulawesi hingga Maluku Utara.

Ada pun sejumlah faktor disebut Luhut akan membuat kondisi ekonomi 2023 lebih sulit di antaranya pelemahan ekonomi global yang memicu penurunan harga komoditas unggulan sehingga menghambat ekspor serta inflasi tinggi di negara maju yang akan berdampak pada kenaikan suku bunga sehingga memperlambat investasi dan konsumsi domestik.

Tidak hanya itu, konsumsi pemerintah juga akan terbatasi oleh aturan defisit APBN sebesar 3 persen dari PDB sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi pemerintah akan terhambat.

Baca juga: Luhut minta kendala nonteknis sistem OSS diperbaiki

Baca juga: Luhut sebut efisiensi langkah kunci hadapi ketidakpastian 2023

Baca juga: Luhut: Komitmen belanja produk dalam negeri capai Rp994 triliun

Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2022