“Kemudian, beralih ke sistem proporsional terbuka yang memberi ruang veto kepada pemilih terhadap pilihan partai,” kata Titi dalam diskusi bertajuk “Utak-Atik Pemilu 2024”, dipantau dari kanal YouTube Hati Pena TV, Jakarta, Jumat.
Titi menjelaskan ketika pemilih tidak dilibatkan di dalam menentukan siapa calon anggota legislatif yang akan masuk ke surat suara, maka para pemilih masih memiliki hak veto untuk berbeda dengan partai melalui sistem proporsional terbuka.
“Mereka masih mempunyai veto untuk berbeda dengan partai, menunjukkan kedaulatannya, begitu,” ucap Titi.
Baca juga: Pengamat: Sistem proporsional terbuka berikan hak penuh kepada rakyat
Baca juga: KPU sebut tak berpihak pada sistem tertentu dalam pemilu
Titi menegaskan bahwa yang harus menjadi perhatian saat ini adalah demokrasi internal partai, apa pun pilihan sistem pemilunya.
Adapun yang ia maksud dengan demokrasi internal partai adalah keterlibatan anggota partai dan pengurus partai dalam penentuan calon anggota legislatif partai yang diusung beserta nomor urut masing-masing caleg.
“Jadi, itu yang bagi saya harus kita tuntaskan. Apa pun pilihan sistemnya, demokrasi internal partai itu harus menyertai,” ucapnya.
Apabila Indonesia memberlakukan sistem proporsional tertutup tanpa membenahi demokrasi internal partai, Titi mengatakan bahwa langkah tersebut hanya akan melanggengkan elite dan para pemilik partai politik.
“Di saat, misalnya, keterlibatan anggota nyaris tidak ada di dalam pengambilan keputusan partai, maka bila kembali ke proporsional tertutup, kita hanya akan melanggengkan elite dan ya para pemilik partai yang juga merupakan pemilik modal, kalau bisa dikatakan begitu,” kata Titi.
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Herry Soebanto
Copyright © ANTARA 2023
