“World Water Forum 2024 harus menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita, sebagai perwujudan air untuk kemakmuran bersama dan pertumbuhan bersama,” ujarnya di Jakarta, Kamis.
Pertemuan World Water Forum ke-10 menyediakan platform penting bagi semua pemangku kepentingan di sektor air dalam skala global, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Hal itu merupakan tonggak kontribusi besar Indonesia terhadap upaya masyarakat global dalam mengelola sumber daya air secara berkelanjutan.
Siti menerangkan kehidupan makhluk hidup bergantung pada keberadaan dan ketersediaan air.
“Biasanya pemukiman manusia selalu berusaha dekat dengan mata air, sungai, danau atau daerah yang air tanahnya mudah dijangkau. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya udara yang cukup baik dari segi kuantitas maupun kualitas memegang peranan penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi suatu wilayah,” ucapnya.
ia mengungkapkan agenda politik global, seperti Megatrend 2045, menempatkan udara pada posisi strategis dalam kerangka pangan, energi, dan air, termasuk dalam kaitan dengan bencana dan kesejahteraan.
Baca juga: Menteri LHK sampaikan langkah Indonesia kelola air tanah di forum PBB
Baca juga: Menteri LHK sampaikan langkah Indonesia kelola air tanah di forum PBB
Penyediaan air bersih dan sehat tidak hanya terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan nomor enam, yaitu air bersih dan sanitasi, tetapi juga terkait dengan poin nomor ke-17.
“Hal ini menjadi modalitas penting dalam perumusan kerangka kebijakan udara yang menekankan bahwa penyediaan dan pengelolaan udara tidak semata-mata persoalan teknis, tetapi terkait dengan prinsip hidrologi, biaya ekonomi, dan kelayakan,” tutur Siti.
Sehubungan dengan itu, ia menjelaskan bahwa pendekatan lanskap diterapkan dalam mengembangkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam, termasuk udara yang sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo bahwa pembangunan infrastruktur berjalan seiring dengan perbaikan dan pemulihan lingkungan.
“Implementasi tata kelola lanskap atau bentang alam dalam pengelolaan sumber daya air sangat penting, karena pendekatan ini mengutamakan keseimbangan antara pelestarian lingkungan, ekonomi pembangunan, dan kesejahteraan manusia melalui integrasi kebijakan yang kuat dan komprehensif serta penegakan hukum,” katanya.
Menteri Siti juga mengungkapkan bahwa dinamika diskusi dan negosiasi dalam berbagai pertemuan internasional terkait dengan air, tekanan perlunya pendekatan lanskap dalam tata kelola air yang dalam praktiknya menggunakan dua kerangka tata kelola utama, yaitu solusi berbasis alam, dan pendekatan berbasis ekosistem.
Baca juga: Forum Air Dunia Ke-10 digelar di Bali tahun 2024
Baca juga: Forum Air Dunia Ke-10 digelar di Bali tahun 2024
Pendekatan lanskap dalam pengelolaan air dibutuhkan karena dikontrol secara ketat oleh aturan kartometrik, sehingga mampu mengidentifikasi elemen masyarakat sebagai subjek tata kelola dan merepresentasikan hubungan manusia-lanskap.
Dengan demikian, format tata kelola yang digagas benar-benar mencerminkan keharmonisan multi-kepentingan dan multi-atribut lanskap yang tentunya spesifik di setiap wilayah.
“Dalam perjalanan menuju World Water Forum ke-10 tahun depan, perlu disiapkan berbagai event (kegiatan) baik nasional maupun internasional yang mendorong peningkatan kualitas kebijakan nasional dalam pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya air hingga skala tapak,” ujar Siti.
Melalui berbagai kegiatan tersebut, dirinya berharap, menemukan konsep kerja terkait dengan sumber daya udara yang efektif serta prinsip-prinsip tata kelola yang dapat dipahami dan diterapkan oleh aparatur pemerintah daerah dan aparatur di lapangan.
Baca juga: Menteri PUPR: Kebocoran air minum tinggi karena teknis & administrasi
Baca juga: 12 kepala negara diperkirakan hadiri World Water Forum Bali 2024
Baca juga: UNESCO dukung Indonesia sukseskan Forum Air Dunia di Bali
Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2023
