Wamen ATR/BPN berbincang langsung dengan warga yang memenuhi Kantor Kecamatan Cepu, Blora, tempat dilakukannya pendaftaran atas solusi konflik yang diinisiasi Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto.
"Atas perintah Pak Menteri Hadi Tjahjanto hari ini saya datang ke Blora, Jawa Tengah. Saya mengecek langsung di lapangan proses penyelesaian konflik kepemilikan tanah yang sudah terjadi sejak tahun 1947," ujar Raja Juli dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.
Hadi Tjahjanto menginisiasi dialog dengan warga pada Oktober 2022. Dalam pertemuan itu, Hadi menawarkan solusi konflik antara Pemerintah Kabupaten Blora dengan warga Wonorejo yang sudah berlangsung lama.
Raja Juli mengatakan, warga Wonorejo memiliki antusias yang tinggi dan sabar untuk mengikuti proses administrasi. Menurutnya, solusi pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada warga di atas HPL milik Pemda merupakan jalan keluar dari konflik yang berkepanjangan.
Dari data yang dihimpun setidaknya ada sebanyak 1.160 bidang tanah yang ada di lokasi konflik, Desa Wonorejo. Raja Juli mengatakan, mulai Sabtu (4/3) terdapat 1.104 orang yang mendaftar dan diperkirakan ada 295 bidang tanah sudah disertipikasi.
Raja Juli optimistis sertipikasi akan selesai sesuai dengan target yang telah ditentukan yakni pada 10 Maret 2023.
"Kekompakan rakyat, Pemda Blora, Kementerian ATR/BPN dan pemangku kepentingan lainnya seperti Notaris/PPAT, Insya Allah pada tanggal 10 Maret 2023 proses sertipikasi tanah rakyat ini dapat diselesaikan," katanya.
Pada 10 Maret 2023, Presiden Joko Widodo dijadwalkan hadir pada saat pembagian sertipikat HGB kepada warga Wonorejo.
Baca juga: Wamen ATR/BPN serahkan sertipikat rumah ibadah di 12 Kab/Kota Kalbar
Baca juga: Wamen ATR/Waka BPN serahkan sertipikat tanah warisan Sunan Kalijaga
Baca juga: Wamen ATR/Waka BPN serahkan 26 sertifikat tanah wakaf di Cirebon
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2023
