Sekretaris Jenderal Gakeslab Indonesia, dr Randy H Teguh usai kegiatan pengukuhan Pengurus Gakeslab Indonesia NTB periode 2022-2026 di Mataram, Minggu, mengatakan sejak pandemi COVID-19 terjadi, Presiden Joko Widodo menekankan dan mendorong kemandirian Alkes dengan keras, agar Indonesia tidak lagi mengalami kekurangan Alkes seperti di awal pandemi.
"Dorongan ini direspon oleh dunia usaha Alkes dengan tindakan distributor yang berbondong-bondong mengubah diri menjadi produsen Alkes. Sayangnya, gerakan positif ini kemudian ditunggangi oleh 'framing' dari pihak-pihak yang tidak menginginkan masuknya pesaing baru, bahwa distributor Alkes adalah penyebab mahalnya Alkes, sehingga seharusnya dihilangkan dan Alkes dikirim langsung dari produsen kepada sarana kesehatan," ujarnya.
Baca juga: Bio Farma: Kemandirian produksi vaksin dalam negeri perlu kolaborasi
Randy mengatakan kondisi ini telah menyebabkan banyaknya kesulitan bagi sarana kesehatan yang mencoba beralih ke Alkes dalam negeri, karena mereka kesulitan mendapatkan layanan purna jual dari produsen yang berada di lokasi sangat jauh serta ongkos kirim produk sering kali lebih mahal dari harga produknya.
Kondisi ini dapat menyebabkan keengganan dari sarana kesehatan untuk beralih membeli produk Alkes dalam negeri.
"Perlu diingat bahwa produsen dan distributor adalah dua faktor yang saling mendukung dan memiliki peran masing-masing dalam kemandirian Alkes. Negara China yang sudah mandiri-pun memperkuat peranan distributor Alkes, untuk memastikan bahwa sarana kesehatan akan terlayani dengan baik karena besarnya area yang harus dijangkau," terangnya didampingi Ketua Gakeslab NTB, Sri Widodo.
Baca juga: KSP tegaskan pandemi picu pertumbuhan kemandirian industri farmasi
Menurut dia, Indonesia bukan saja merupakan negara yang besar, tetapi terdiri dari ribuan pulau ang terpisah satu dengan lain oleh perairan. Secara logika, mustahil bagi produsen untuk dapat menjangkau setiap sarana kesehatan dengan cepat untuk menyediakan layanan purna jual.
Kementerian Kesehatan telah memiliki program yang sangat baik, yaitu sertifikasi Cara Distribusi Alkes yang Baik (CDAKB) dan setiap distributor Alkes diwajibkan tersertifikasi paling lambat pada akhir tahun 2023. Dengan sertifikasi ini, distributor Alkes akan memiliki kompetensi untuk melayani sarana kesehatan dengan memadai, sekaligus menurunkan ongkos kirim produk dari produsen ke sarana kesehatan.
"Kami akan selalu mengawal pengembangan kapasitas anggota distributor untuk dapat memberikan pelayanan sesuai standar CDAKB dalam rangka memperkuat penetrasi Alkes dalam negeri," katanya.
Baca juga: BPJS Kesehatan dorong kemandirian industri farmasi dan alkes
Ketua Gakeslab NTB Sri Widodo mengaku pihaknya telah melakukan koordinasi dengan seluruh pengurus Gakeslab NTB yang ada.
Ia menargetkan dan akan merangkul perusahaan distributor kesehatan yang ada di NTB dapat bergabung ke dalam organisasi Gakeslab.
"Kebetulan dengan regulasi pemerintah yang sekarang yakni sistem e-katalog kami sudah bantu ke seluruh pengurus dan anggota untuk menjalin hubungan dengan para pabrikan yang ada," ujarnya.
Pihaknya juga membuka pameran bisnis "matching" produk dalam negeri. Di mana seluruh distributor pabrikan yang ada akan memasarkan produknya di acara tersebut.
"Kami di NTB akan membantu memaksimalkan distribusi seluruh produk dalam negeri sesuai regulasi," paparnya.
Saat ini, jumlah perusahaan (distributor) Alkes di NTB tercatat sebanyak 30 perusahaan.
"Total anggota sementara 30-an perusahaan. Baik yang lokal maupun cabang BUMN, tapi ada sekitar 15 perusahaan baru yang akan kami rangkul. Total nanti bisa 45 perusahaan," katanya.
Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
Copyright © ANTARA 2023
