Kementerian PAN-RB dan Kemendikbudristek bersinergi percepat SPBE

6 April 2023 09:57 WIB

Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas saat berdiskusi terkait penajaman dan percepatan implementasi SPBE dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim, di Kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta, Rabu (5/4/2023). ANTARA/HO-Humas Kementerian PAN-RB

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sepakat bersinergi untuk mempercepat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dalam hal ini layanan digital terpadu.

"Saya terima kasih karena Mas Nadiem (Mendikbudristek) hari ini hadir di Kementerian PAN-RB bersama dengan tim untuk mempertajam eksekusi SPBE. Saya senang dengan energi luar biasa dari Mas Menteri untuk percepatan mencapai target bersama,” ujar Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.

Hal tersebut dia sampaikan saat berdiskusi terkait penajaman dan percepatan implementasi SPBE dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim di Kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta, Rabu (5/4).

Sebagaimana mandat Presiden RI Joko Widodo, Kementerian PAN-RB bertugas mewujudkan pelayanan digital yang mudah dan ringkas melalui SPBE. Upaya mengakselerasi penerapan SPBE itu pun mendapat dukungan penuh dari Kemendikbudristek.

Dalam kesempatan itu, Anas juga menyampaikan berbagai instrumen dan kebijakan yang sedang disiapkan oleh lembaganya untuk mempercepat penerapan SPBE secara nasional.

Percepatan itu, kata dia, bernilai penting untuk segera ditindaklanjuti karena digitalisasi birokrasi dan administrasi pemerintahan berkemampuan mendorong peningkatan kualitas layanan digital pemerintah kepada masyarakat. Pada akhirnya, hal tersebut akan berdampak pada peningkatan kepuasan masyarakat.

Penerapan SPBE untuk pelayanan publik juga terus digencarkan Kementerian PAN-RB lewat Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. MPP Digital menjadi sarana pengintegrasian berbagai jenis layanan ke dalam genggaman.

Anas juga mengatakan penerapan SPBE membutuhkan kolaborasi dan sinergi dari berbagai pihak, mulai dari internal pemerintah, swasta, hingga masyarakat sebagai pengguna layanan pemerintah.

"Ini membutuhkan kepemimpinan yang kuat, kolektif, tidak bisa sendiri. Mudah-mudahan, ini bisa segera jalan sekaligus menjadi tekad yang kuat bagi kita bersama untuk mewujudkan SPBE," kata dia.

Sementara itu, Nadiem menyampaikan bahwa selama tiga tahun terakhir, digitalisasi sistem pendidikan telah dilakukan secara mendalam di Indonesia.

Sejalan dengan arahan Presiden Jokowi, Mendikbudristek mendukung agar seluruh sistem pemerintahan juga bisa menjalankan digitalisasi yang efisien dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Jadi, kami di sini untuk membahas berbagai macam isu bagaimana caranya meningkatkan dan menyebarkan proses digitalisasi agar pelayanan kepada publik jauh lebih baik," kata dia.