"Dengan masuknya Ganjar sebagai figur capres maka ada tiga figur, ditambah Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, yang selama ini meramaikan hasil survei benar-benar menjadi figur yang akan bersaing di pilpres mendatang, sehingga gagasan koalisi besar dapat saja bergeser atau berubah," katanya ketika dikonfirmasi di Kupang, Sabtu.
Ia menyampaikan hal itu berkaitan dengan penetapan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024 oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekaroputri dan dampaknya terhadap koalisi partai politik.
Ahmad mengatakan, penetapan tersebut dapat dibaca dalam dua hal yaitu pertama, tidak dapat disangkal bahwa posisi Ganjar Pranowo sebagai capres mendapatkan resistensi dari internal PDIP struktural.
Bahkan pada titik tertentu terdapat diskriminasi dan kriminalisasi terhadap gerak langkah Ganjar."Maka dengan direstui Ganjar sebagai capres apakah karena PDIP secara psikologis ada keterpaksaan karena tidak ada figur lain," katanya.
Kedua, kata dia, apakah Ganjar memang dari awal telah dipersiapkan untuk menjadi capres, sehingga dinamika internal PDIP dapat dibaca sebagai rekayasa politik untuk menaikkan popularitas Ganjar.
Ahmad mengatakan, terlepas mana yang benar di antara kedua hal itu, namun secara faktual Ganjar Pranowo telah resmi menjadi capres yang akan diusung oleh PDIP.
Dengan kehadiran Ganjar sebagai capres, kata dia, maka peta koalisi akan mengalami pergeseran.
Gagasan koalisi besar, kata dia, dapat bergeser atau berubah dengan dua kemungkinan. Pertama, jika koalisi besar tetap dipertahankan maka capres yang diusung adalah Prabowo Subianto dan PDIP akan maju sendiri dengan capres yang diusung.
Kemungkinan kedua, kata dia, jika tidak ada titik temu dalam kompromi politik antara PDIP dan Gerindra, maka koalisi besar akan kembali ke awal, yakni koalisi Indonesia Raya (KIR) akan mengusung Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar, sedangkan Koalisi Indonesia bersatu (KIB) bisa bergabung dengan PDIP untuk mengusung Ganjar Pranowo.
Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.
Pewarta: Aloysius Lewokeda
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2023
