Kepala Komando Pusat militer Israel pada Kamis pekan lalu menandatangani aturan yang membolehkan warga Israel memasuki area Homesh sehingga memuluskan jalan bagi formalisasi pemukiman di Tepi Barat, kata The Times of Israel.
Departemen Luar Negeri AS berulangkali menyeru Israel agar menahan diri dari tindakan yang bisa membuat hubungan dengan warga Palestina semakin tegang, seperti meresmikan pos-pos pemukim, dan secara khusus di Homesh.
"Kami sangat berkeberatan dengan aturan pemerintah Israel yang mengizinkan warganya membangun tempat tinggal permanen di pos terluar Homesh di utara Tepi Barat, yang menurut hukum Israel secara ilegal dibangun di atas tanah pribadi warga Palestina," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Mathew Miller.
Aturan tersebut tidak sejalan dengan komitmen pemerintah Israel pada 2004 dan komitmen mereka baru-baru ini kepada pemerintahan Biden, kata Miller.
Baca juga: Malaysia kutuk keras penyerangan terbaru ke Masjid Al Aqsa
Seorang pejabat Israel yang meminta namanya tak disebutkan, mengatakan peraturan itu ditujukan agar warga Israel tetap bisa mendatangi sekolah agama di Homesh, dan bahwa pemerintah tak berniat membangun lagi pemukiman atau membolehkan Israel membangun di tanah pribadi warga Palestina.
Teguran dari AS terjadi setelah kekerasan antara Israel dengan Palestina meningkat dalam beberapa bulan terakhir, sehingga menguji hubungan AS dengan Israal yang merupakan sekutu utamanya di Timur Tengah.
Pada Minggu pagi, Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir yang berhaluan kanan, mengunjungi komplek masjid Al-Aqsa, yang merupakan tempat suci bagi Muslim dan Yahudi.
Miller mengatakan AS memprihatinkan "kunjungan provokatif" tersebut dan "retorika menghasut yang menyertainya."
"Tempat suci ini sebaiknya tidak digunakan untuk tujuan politik, dan kami menyeru semua pihak agar menghormati kesuciannya," kata Miller.
Baca juga: Dubes Palestina: Indonesia selalu berdiri bersama Palestina
Sumber: Reuters
Pewarta: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2023
