“Saya melihat wajar saja jika elektabilitas Pak Erick naik signifikan di berbagai lembaga survei politik sebab beliau menunjukkan kinerja yang sangat baik, baik itu di PSSI maupun di BUMN," kata Arya, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Lebih lanjut, ia menyampaikan kinerja Erick yang baik sebagai Menteri BUMN dapat dilihat dari peningkatan total laba bersih BUMN, dari Rp179 triliun di tahun 2021 menjadi Rp303,7 triliun pada tahun 2022. Dividen yang diberikan BUMN juga meningkat, dari Rp29,5 triliun di tahun 2021 menjadi Rp80,2 triliun pada 2022.
Arya berpendapat prestasi BUMN yang membanggakan itu tidak lepas dari berbagai inovasi yang dilakukan Erick. Misalnya, terobosan Erick dalam membuat beberapa holding atau perusahaan gabungan BUMN. Holding BUMN yang dibuat Erick di antaranya holding asuransi, farmasi, pariwisata, perhotelan, pertambangan, sektor energi, dan listrik. Menurut Arya, pembentukan holding BUMN itu mampu menciptakan efisiensi.
Berikutnya, Arya pun menilai Erick mampu melihat potensi ekonomi yang dapat dikembangkan oleh masyarakat. Kemampuan itu, lanjut dia, terlihat dari visi Erick dalam mengembangkan ekonomi digital melalui Merah Putih Fund. Lembaga itu dibentuk Erick untuk membantu perusahaan rintisan asli Indonesia berkembang.
Selain itu, tambah Arya, Erick juga mengembangkan program pasar digital BUMN yang dapat menghubungkan antara pengusaha UMKM dan perusahaan BUMN.
“Tangan dingin Erick tak hanya menyasar perusahaan BUMN, tetapi juga memiliki kepedulian untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat bahkan hingga level paling bawah. Luar biasa sekali Erick. Sosok beliau sangat dibutuhkan Indonesia,” kata Arya.
Sebelumnya, hasil survei Indikator Politik Indonesia periode 26-30 Mei 2023 menunjukkan elektabilitas Erick dalam bursa nama cawapres mengalami peningkatan dari 15,3 persen pada periode 30 April—5 Mei 2023 menjadi 15,5 persen.
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Selain itu, pasangan calon juga dapat diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.
Baca juga: Akademisi nilai prestasi-pemberitaan masif perkuat elektabilitas Erick
Baca juga: Pengamat: Erick Thohir tunjukkan cara elegan bantu Palestina
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2023
