Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto mengatakan ingin menjadikan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) sebagai ikon penyelesaian permasalahan tanah ulayat di Tanah Air.Karena apa? Karena tingginya permasalahan, tingginya sengketa, tingginya konflik yang mengakibatkan permasalahan tanah tidak memiliki kepastian hukum
"Karena apa? Karena tingginya permasalahan, tingginya sengketa, tingginya konflik yang mengakibatkan permasalahan tanah tidak memiliki kepastian hukum," kata Hadi Tjahjanto di Padang, Selasa.
Hal tersebut disampaikan Menteri Hadi Tjahjanto saat memberikan kuliah umum bertemakan "Sinergitas pemerintah, ninik mamak, (LKAAM) dan cerdik pandai (kaum intelektual) untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur" di Universitas Negeri Padang (UNP) Sumatera Barat.
Mantan Panglima TNI tersebut mengatakan saat pertama kali dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri ATR/BPN, Kepala Negara menyampaikan tiga poin pokok yang harus dikerjakannya.
Baca juga: Menteri ATR/BPN: Reforma Agraria strategis tingkatkan pembangunan
Baca juga: Menteri ATR/BPN komitmen menerapkan kebijakan pertanahan prorakyat
Pertama, percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), kedua Presiden memerintahkan Hadi Tjahjanto untuk segera menyelesaikan masalah sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia.
"Penyelesaian konflik pertanahan ini di dalamnya termasuk juga soal pemberantasan mafia tanah," jelas dia.
Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Ke-21 tersebut menegaskan usai dilantik sebagai Menteri ATR/BPN, ia berjanji akan menggebuk atau membereskan para mafia tanah yang selama ini cukup menjadi masalah pertanahan di Tanah Air.
Terakhir, lanjut dia, Kepala Negara menugaskan Hadi untuk membantu menyelesaikan pengadaan tanah serta tata ruang di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
Sementara itu, Rektor UNP Ganefri mengatakan tanah ulayat menjadi permasalahan cukup serius yang mesti ditangani untuk kelanjutan program strategis nasional (PSN) salah satunya Jalan Tol Trans Sumatera.
Selain pemerintah atau pemangku kepentingan terkait, mahasiswa dinilai juga berkewajiban mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kelanjutan pembangunan Tol Padang-Pekanbaru sepanjang 254 kilometer, khususnya seksi Padang-Sicincin (36,15 kilometer) yang berada di Kabupaten Padang Pariaman.
"Alhamdulillah pembangunan saat ini sudah berjalan tapi masih ada hambatan-hambatan seperti pembebasan tanah ulayat," kata dia.
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2023
