Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid atau HNW menyebut peran pondok pesantren (ponpes) harus dikokohkan untuk penyelamatan bonus demografi demi meningkatnya kualitas generasi muda Indonesia.
Menurut dia, ponpes merupakan sokoguru pendidikan agama di Indonesia. Oleh karena itu, perannya perlu ditegaskan, terlebih di tengah kondisi maraknya fenomena negatif di kalangan anak muda usia sekolah saat ini.
"Menjadi sangat wajar untuk dimaklumi bila banyak orang tua siswa berharap besar kepada pesantren untuk meningkatkan kualitas akhlak dan kepribadian putra putri mereka sebagai salah satu elemen generasi milenial, Z, Alpha, agar bisa menjadi bonus demografi yang positif," kata Hidayat Nur Wahid dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Muhammadiyah desak kemenag bentuk tim investigasi tangani Al Zaytun
Meski demikian, dia tidak memungkiri bahwa ada ponpes bermasalah. Menurut dia, kasus-kasus yang ada di ponpes tersebut menjadi faktor muhasabah dan koreksi internal dan masyarakat sebaiknya tidak menggeneralisasi seluruh pesantren dengan stigma negatif.
"Sekali pun memang tidak bisa dimungkiri ada juga pesantren yang memiliki masalahnya sendiri. Contohnya, ada ponpes yang dicabut izinnya karena ada kasus kejahatan seksual yang dilakukan, malah, oleh pimpinan ponpes sendiri; dan saat ini yang sedang viral menjadi pembahasan publik, Ponpes Al-Zaytun," kata Hidayat.
Dia menegaskan bahwa pesantren tetap layak untuk dipercaya karena terbukti memiliki peran luar biasa. Dalam konteks sejarah perjuangan kemerdekaan, lanjutnya, pesantren banyak melahirkan tokoh bangsa, seperti K.H. Hasyim Asy’ari, K.H. Ahmad Dahlan, dan K.H. Mas Mansyur.
Tokoh-tokoh tersebut, katanya, bersama pejuang lainnya berjuang dalam mempersiapkan, merebut, dan menyelamatkan Indonesia dengan kepakaran mereka masing-masing.
Baca juga: Kapolri: Diduga Al-Zaytun melakukan penistaan agama
Dia mencontohkan K.H. Hasyim Asy’ari, yang merupakan ulama Nahdlatul Ulama (NU), berperan mengeluarkan resolusi jihad. Kemudian, Ki Bagus Hadikusumo, ulama Muhammadiyah, mengobarkan amanat jihad.
Dengan resolusi dan amanat itu, sebut Hidayat, lahir Laskar Santri, Laskar Kiai, Laskar Hizbullah, dan Laskar Sabilillah dengan semangat memerdekakan Indonesia.
"Melihat fakta itulah, saya rasa menjadi sangat penting dunia pesantren Indonesia untuk berada di garda terdepan, tampil menjernihkan serta memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat luas seputar pondok pesantren, sebagai lanjutan kontribusi menghadirkan kembali generasi pejuang yang akan selamatkan bonus demografi," jelasnya.
Dia pun mengajak pondok pesantren, organisasi yang menghimpun pesantren, kiai, dan santri untuk semakin aktif serta tidak ragu mengambil peran sebagaimana para santri dan ulama terdahulu.
"Apalagi, di era reformasi ini, alhamdulillah telah ada Undang-Undang tentang Pesantren. Sehingga, pesantren sekarang posisinya legal formal setara dengan sekolah umum yang lain," imbuhnya.
Baca juga: Penyelesaian kasus Al-Zaytun tak boleh korbankan hak pendidikan santri
Selain itu, pesantren juga harus mempersiapkan diri menghadapi masa depan, tantangan globalisasi, dan bonus demografi, terlebih memasuki tahun politik menjelang Pemilu Serentak 2024.
"Dengan memiliki basis hingga ke pelosok kampung dan desa, pesantren harus berani tampil mencerahkan dan menyemangati umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia umumnya, agar di tahun politik serta saat pemilu nanti tetap mementingkan etika dan akhlak yang mulia," ujar Hidayat Nur Wahid saat menerima kunjungan Pengurus Badan Kerja Sama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI) Wilayah Riau di ruang kerjanya di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/7).
Menurut dia, ponpes merupakan sokoguru pendidikan agama di Indonesia. Oleh karena itu, perannya perlu ditegaskan, terlebih di tengah kondisi maraknya fenomena negatif di kalangan anak muda usia sekolah saat ini.
"Menjadi sangat wajar untuk dimaklumi bila banyak orang tua siswa berharap besar kepada pesantren untuk meningkatkan kualitas akhlak dan kepribadian putra putri mereka sebagai salah satu elemen generasi milenial, Z, Alpha, agar bisa menjadi bonus demografi yang positif," kata Hidayat Nur Wahid dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.
Baca juga: Muhammadiyah desak kemenag bentuk tim investigasi tangani Al Zaytun
Meski demikian, dia tidak memungkiri bahwa ada ponpes bermasalah. Menurut dia, kasus-kasus yang ada di ponpes tersebut menjadi faktor muhasabah dan koreksi internal dan masyarakat sebaiknya tidak menggeneralisasi seluruh pesantren dengan stigma negatif.
"Sekali pun memang tidak bisa dimungkiri ada juga pesantren yang memiliki masalahnya sendiri. Contohnya, ada ponpes yang dicabut izinnya karena ada kasus kejahatan seksual yang dilakukan, malah, oleh pimpinan ponpes sendiri; dan saat ini yang sedang viral menjadi pembahasan publik, Ponpes Al-Zaytun," kata Hidayat.
Dia menegaskan bahwa pesantren tetap layak untuk dipercaya karena terbukti memiliki peran luar biasa. Dalam konteks sejarah perjuangan kemerdekaan, lanjutnya, pesantren banyak melahirkan tokoh bangsa, seperti K.H. Hasyim Asy’ari, K.H. Ahmad Dahlan, dan K.H. Mas Mansyur.
Tokoh-tokoh tersebut, katanya, bersama pejuang lainnya berjuang dalam mempersiapkan, merebut, dan menyelamatkan Indonesia dengan kepakaran mereka masing-masing.
Baca juga: Kapolri: Diduga Al-Zaytun melakukan penistaan agama
Dia mencontohkan K.H. Hasyim Asy’ari, yang merupakan ulama Nahdlatul Ulama (NU), berperan mengeluarkan resolusi jihad. Kemudian, Ki Bagus Hadikusumo, ulama Muhammadiyah, mengobarkan amanat jihad.
Dengan resolusi dan amanat itu, sebut Hidayat, lahir Laskar Santri, Laskar Kiai, Laskar Hizbullah, dan Laskar Sabilillah dengan semangat memerdekakan Indonesia.
"Melihat fakta itulah, saya rasa menjadi sangat penting dunia pesantren Indonesia untuk berada di garda terdepan, tampil menjernihkan serta memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat luas seputar pondok pesantren, sebagai lanjutan kontribusi menghadirkan kembali generasi pejuang yang akan selamatkan bonus demografi," jelasnya.
Dia pun mengajak pondok pesantren, organisasi yang menghimpun pesantren, kiai, dan santri untuk semakin aktif serta tidak ragu mengambil peran sebagaimana para santri dan ulama terdahulu.
"Apalagi, di era reformasi ini, alhamdulillah telah ada Undang-Undang tentang Pesantren. Sehingga, pesantren sekarang posisinya legal formal setara dengan sekolah umum yang lain," imbuhnya.
Baca juga: Penyelesaian kasus Al-Zaytun tak boleh korbankan hak pendidikan santri
Selain itu, pesantren juga harus mempersiapkan diri menghadapi masa depan, tantangan globalisasi, dan bonus demografi, terlebih memasuki tahun politik menjelang Pemilu Serentak 2024.
"Dengan memiliki basis hingga ke pelosok kampung dan desa, pesantren harus berani tampil mencerahkan dan menyemangati umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia umumnya, agar di tahun politik serta saat pemilu nanti tetap mementingkan etika dan akhlak yang mulia," ujar Hidayat Nur Wahid saat menerima kunjungan Pengurus Badan Kerja Sama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI) Wilayah Riau di ruang kerjanya di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/7).
Baca juga: Pesantren jadi "role model" penangkal perpecahan di tahun politik
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
