• Beranda
  • Berita
  • Jalur sepeda dinilai mengganggu dan tidak kurangi kemacetan

Jalur sepeda dinilai mengganggu dan tidak kurangi kemacetan

6 Juli 2023 21:52 WIB
Jalur sepeda dinilai mengganggu dan tidak kurangi kemacetan
Arsip Foto - Sejumlah warga bersepeda saat berlangsungnya hari bebas kendaraan bermotor di Jakarta, Minggu (4/9/2022). Pemprov DKI Jakarta akan menambah 195,6 km jalur sepeda pada tahun 2022, setelah sebelumnya telah membangun sepanjang 103,5 Km jalur sepeda di Ibu Kota. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio 
menilai keberadaan jalur sepeda di DKI Jakarta justru mengganggu dan tidak mengurangi kemacetan.

Menurut Agus dalam Diskusi Grup Terfokus (Focus Group Discussion/FGD) Penanganan Kemacetan Jakarta di Jakarta, Kamis, saat ini untuk mobilitas sehari-hari tidak banyak warga DKI Jakarta yang benar-benar beralih dari mobil atau motor ke sepeda.

Keberadaan jalur sepeda tersebut, kata Agus, justru mempersempit ruas jalan yang ada.

Orang Indonesia pakai jalur sepeda bukan untuk transportasi tapi untuk olahraga, untuk rekreasi dan untuk bergaya karena pakai sepeda mahal.
"Itu saja. Sehingga jalan itu memang mengganggu jadinya," kata Agus.

Baca juga: Pengamat: DKI Jakarta belum punya regulasi pengawasan jam kerja

Menurut Agus, seharusnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bisa lebih fokus memaksimalkan moda transportasi umum yang ada guna mengurangi kemacetan.

Agus juga mengkritik tata ruang DKI Jakarta yang tidak teratur. Menurut dia, sedari awal setiap wilayah DKI Jakarta sudah terbagi menjadi segmentasi tertentu.

"Dulu (zaman) Belanda sudah buat perumahan ada di Jakarta Selatan dan industri ada di lokasi tertentu. Sekarang itu dicampur dan ketika dicampur moda transportasi yang pusing," kata dia.

Kondisi tersebut menyebabkan DKI Jakarta tidak memiliki jalur transportasi yang jelas dan teratur.

Baca juga: Pakar transportasi: Perlu ada kebijakan yang menjamin atasi kemacetan

Dia juga menilai terlalu banyak pilihan angkutan umum di DKI Jakarta sehingga banyak moda transportasi yang terkesan tumpang-tindih dan tidak berkesinambungan.

Dengan kondisi tersebut, dia menilai dibutuhkan gubernur yang memiliki solusi dan terobosan untuk mengubah skema transportasi menjadi lebih efisiensi.

Terobosan itu juga harus dibarengi dengan pembuatan regulasi yang mengatur transportasi umum di DKI Jakarta.

"Orang nomor satu di daerah harus gila, bukan gila sinting ya, tapi harus berani dan punya banyak pengalaman dan jaringan," kata dia.
 

Pewarta: Walda Marison
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2023