Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian menyetujui kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan pengaturan jam kerja untuk mengatasi polusi udara yang disebabkan emisi kendaraan.harus ada jam kerja yang bergantian
“Selain bekerja dari rumah (work from home/ WFH) harus ada jam kerja yang bergantian, nah itu kan harus diformulasikan,” kata Justin saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin.
Justin meminta Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI segera menyelenggarakan rapat tingkat dinas dan sektor lainnya untuk secara bertahap memberlakukan pengaturan jam kerja.
Menurut dia pengaturan kerja ini merupakan upaya yang lebih baik untuk menjaga kualitas udara daripada hanya sebatas menyelenggarakan uji emisi gratis.
Dia juga menyayangkan Dinas LH DKI yang belum penuh menyalurkan anggaran padahal setiap tahunnya menerima sekitar satu triliun.
"Dari sekitar 1.600 industri yang ada di DKI Jakarta belum ada yang pernah ditindak dan dilaporkan meski diduga sudah ada yang pernah melakukan pencemaran," ujarnya.
Sistem kerja
Sementara, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan sistem kerja hibrida dengan pembagian bekerja dari kantor (work from office/WFO) dan dari rumah (work from home/WFH) mulai September tahun ini.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, mengatakan sistem hibrida ini merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas terkait peningkatan kualitas udara di Istana Negara.
"Ini sebentar lagi sedang dihitung berapa persentase setiap OPD (organisasi perangkat daerah). Mudah-mudahan September ini, saya bisa langsung jalan," kata Heru.
Dalam rapat terbatas, Presiden Joko Widodo mengatakan perlu mendorong sistem kerja hibrida untuk mengurangi polusi udara di Jabodetabek, yang dalam sepekan terakhir masuk ke kategori sangat buruk.
"Jika diperlukan, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan 'hybrid working', 'work from office', 'work from home' mungkin. Saya tidak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini, apakah (jam kerja) 7-5, 2-5, atau angka yang lain," kata Jokowi saat memulai rapat terbatas tentang polusi udara di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.
Jokowi mengatakan kualitas udara di Jabodetabek selama sepekan terakhir sangat buruk.
Baca juga: Pakar Pulmunologi sarankan pengentasan polusi adopsi kebijakan India
Baca juga: Wamenkes ajak masyarakat gotong-royong atasi polusi udara kota besar
Baca juga: Dinkes DKI imbau orang tua imunisasi anak hadapi polusi udara
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2023
