Kepala BKKBN lantik lima pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

3 September 2023 17:47 WIB

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr Hasto Wardoyo dalam pelantikan lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PTP) di lingkungan BKKBN, Jumat (1/9/2023). (ANTARA/HO-BKKBN)

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo melantik lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (PTP) di lingkungan BKKBN yang terdiri atas tiga pejabat di lingkungan BKKBN Pusat dan dua pejabat untuk posisi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi.

Pelantikan itu dilakukan dua hari selang berlangsungnya penyelenggaraan Rapat Review Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Nasional.

"Penyelenggaraan review merupakan kegiatan rutin BKKBN setiap semester untuk mengevaluasi capaian-capaian program kegiatan serta kendala dan hambatan yang harus dihadapi selama satu semester,” kata Hasto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Dia mengungkapkan hasil penilaian Unit Kerja Eselon (UKE) Pusat dan Provinsi menunjukkan 8,20 persen memperoleh kategori istimewa, 57,38 persen memperoleh kategori baik, 27,8 persen memperoleh kategori cukup dan 6,56 persen memperoleh kategori kurang.

Baca juga: BKKBN ajak masyarakat kolaborasi turunkan stunting 5,6 persen/tahun

“Mutasi dan rotasi menjadi suatu hal yang biasa ketika kita membutuhkan suatu penyegaran dan pengalaman yang lebih banyak selama kita berkarir. Oleh karena itu manfaatkanlah jabatan yang akan bapak ibu emban yang baru saja ditetapkan ini untuk keperluan peningkatan kapasitas diri dan juga untuk penilaian optimalisasi manfaat kita kepada publik dan masyarakat.” ujarnya.

Untuk diketahui pejabat yang dilantik di tingkat pusat adalah Direktur Bina Ketahanan Remaja, Kepala Biro Umum dan Humas, serta Direktur Bina Kesehatan Reproduksi. Sedangkan dua pejabat lainnya adalah Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh dan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jambi.

Hasto mengimbau kepada para pejabat yang dilantik agar tidak bersantai-santai, karena iBangga akan diperjuangkan menjadi indikator kinerja pemerintah daerah (pemda) yang masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dia juga mengingatkan bahwa evaluasi capaian dan kinerja akan terus dilakukan setiap enam bulan di dalam rapat evaluasi untuk dapat melihat urutan prestasi dan kinerja.

Baca juga: BKKBN: Revolusi mental di keluarga penting sebagai fondasi pembangunan