Tiga pendekatan itu adalah; pembangunan infrastruktur digital, stimulus pelatihan digital, dan penguatan kecakapan digital.
“Pertama adalah pembangunan infrastruktur yang dikenal dengan tiga layer, yaitu tulang punggung (backbone); middle mile (menggunakan teknologi satelit) dan the last mile (Pembangunan base tranceiver station/BTS)," ujar Budi Arie dalam rilis pers, Kamis.
Hal itu dikatakan Budi dalam diskusi bersama lokapasar yang mendukung UMKM di Jakarta Selatan pada Rabu (13/9).
Baca juga: Telkom dan KADIN kerja sama percepatan digitalisasi UMKM
Pendekatan kedua adalah mengupayakan stimulus berupa pelatihan ataupun pendampingan untuk mendukung peralihan UMKM konvensional ke digital.
Sedangkan pendekatan yang ketiga, kata dia, untuk kepentingan mendorong peningkatan kapasitas dan peran UMKM di dalam ekonomi nasional.
Menurut Menkominfo, pembangunan infrastruktur telekomunikasi dilakukan untuk meningkatkan dan memanfaatkan teknologi digital di berbagai kegiatan ekonomi masyarakat dan UMKM.
Dengan infrastruktur digital yang merata, masyarakat dapat menggunakan secara produktif dan memberikan dukungan terhadap pengembangan ekosistem digital.
“Tugas Kemenkominfo salah satunya memperkuat infrastruktur digital. Tidak mungkin digitalisasi itu ada kalau infrastruktur digitalnya tidak terbentuk. Pemerintah terus membangun dan mendorong optimalisasi pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi nasional yang lebih berkualitas dan merata,” ujarnya.
Menteri Budi Arie menyatakan Kemenkominfo juga memiliki program untuk mengembangkan kapasitas produsen lokal dalam rangka mendorong pengembangan kualitas pelaku UMKM.
Lewat program itu, pemerintah mengupayakan stimulus dan fasilitasi penyesuaian peralihan aktivitas bisnis UMKM ke ruang digital.
“Pilar utama bagi ekonomi nasional kita sekarang dengan teknologi digital, bagaimana kita mendorong agar UMKM kita juga melek digital bahkan menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan penjualan maupun kualitas produksinya,” kata dia.
Budi Arie menjelaskan beberapa langkah yang ditempuh untuk mengembangkan kapasitas produsen lokal pelaku UMKM. Bahkan, Kemenkominfo melibatkan banyak pemangku kepentingan untuk mendampingi sekitar 30 juta UMKM yang harus masuk dalam ekosistem digital.
“Pertama kali, percepatan pembangunan infrastrukturnya dulu, harus merata ke seluruh daerah, termasuk 3T. Kedua, pelatihan pembuatan nomor induk berusaha (NIB), dan pendampingan proses sertifikasi halal. Dengan sertifikasi halal supaya lebih mudah diterima di pasar. Ketiga, pemanfaatan aplikasi toko online mandiri BumDes Smart bagi UMKM lokal dan BumDes di daerah 3T,” tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan Kemenkominfo secara khusus melakukan pelatihan dan pendampingan adopsi teknologi digital kepada 30.000 pelaku UMKM sektor pengolahan di 15 kawasan prioritas.
Selain terus memastikan pembangunan infrastruktur pendukung terpenuhi, pemerintah juga terus mendorong pelaku UMKM untuk lebih mahir memanfaatkan digitalisasi dalam berbisnis.
“Program adopsi teknologi digital ini sudah diluncurkan sejak tahun lalu. Tujuannya untuk memberdayakan UMKM melalui peningkatan adopsi teknologi digital dalam rantai pasok di 15 kawasan prioritas,” ujarnya.
Sementara itu, di sisi konsumen, pemerintah memiliki program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang diharapkan bisa turut mendukung literasi digital para pelaku usaha serta meningkatkan kebanggan untuk mengonsumsi produk lokal.
“Gernas BBI punya misi untuk mendorong artisan, UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital. Lewat Gerakan ini, kami mendorong masyarakat untuk belanja buatan produk dalam negeri,” pungkas Budi Arie.
Baca juga: Akumindo minta perusahaan fintech dorong percepatan digitalisasi UMKM
Baca juga: AFPI: UMKM perlu adopsi aplikasi digital untuk dapatkan pendanaan
Baca juga: MenKopUKM ajak Korea berdayakan UMKM lewat transformasi digital
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2023
