Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI) menyepakati penguatan kerja sama penyelenggaraan pelayanan publik di sektor jasa keuangan.Penguatan kerja sama dengan Ombudsman RI ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mencegah terjadinya mal-administrasi
"Penguatan kerja sama dengan Ombudsman RI ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mencegah terjadinya mal-administrasi pada setiap pengaduan masyarakat yang masuk ke OJK," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis.
Sinergi tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Mahendra dan Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih serta perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dan Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika.
Mahendra menuturkan penguatan kerja sama tersebut juga menjadi salah satu upaya OJK untuk memperkuat pelindungan konsumen sektor jasa keuangan.
Kerja sama OJK dan Ombudsman RI meliputi kegiatan sosialisasi dan edukasi sektor jasa keuangan termasuk penyelenggaraan bersama mengenai pelayanan publik antara OJK dengan Ombudsman RI.
Kolaborasi tersebut dapat berupa seminar, pelatihan, dan diskusi terfokus mengenai standar dan upaya dalam mengoptimalkan pelayanan publik kepada masyarakat.
Baca juga: OJK: Sektor asuransi berperan penting wujudkan resiliensi ekonomi
Baca juga: PNM dan OJK edukasi UMKM-ibu rumah tangga soal akses keuangan aman
"Kami ingin melihat bahwa koordinasi dan kerja sama tadi benar-benar sampai tingkat yang implementatif, tidak lagi dalam tatanan formal. Semoga kerja sama yang telah kita jalin dan akan kita bangun terus ke depan berjalan lancar dan menjadi pengakuan terbaik bagi kita semua untuk kemajuan nusa dan bangsa," ujarnya.
Sementara, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengharapkan penguatan kerja sama dengan OJK dapat terus memperbaiki pelayanan kepada konsumen khususnya di sektor jasa keuangan.
"Melalui kerja sama ini diharapkan bagaimana setiap permasalahan itu kita selesaikan dengan lebih cepat, lebih baik, sehingga harapan masyarakat bisa dipenuhi dengan baik tanpa adanya fraud, tanpa adanya penyimpangan-penyimpangan prosedur sehingga kualitas governance daripada penyelenggaraan pelayanan publik kita semakin berkualitas," katanya.
Ruang lingkup kerja sama dan koordinasi yang disepakati meliputi koordinasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik terkait sektor jasa keuangan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan, serta penyediaan, pertukaran, serta pemanfaatan data dan atau informasi.
Kerja sama itu juga mencakup sosialisasi dan edukasi keuangan serta penyelenggaraan pelayanan publik, peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia, serta bidang kerja sama lain yang disepakati sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
OJK secara proaktif akan terus meningkatkan upaya untuk memperkuat pelindungan konsumen serta mempercepat penanganan pengaduan terkait kendala yang dialami atau pun kebutuhan informasi masyarakat terkait produk dan layanan jasa keuangan.
Baca juga: KSP dan OJK tindak lanjuti arahan Jokowi soal perdagangan karbon
Baca juga: OJK blokir 1.700 rekening bank terkait judi online
Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2023
