Presiden kembali tinjau pembangunan infrastruktur di IKN Rabu

19 Desember 2023 14:42 WIB

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan kepada wartawan di Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/12/2023). ANTARA/Linna Susanti

Presiden Joko Widodo kembali akan meninjau serta meresmikan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan sejumlah infrastruktur yang dilakukan pemerintah dan swasta, di Ibu Kota Nusantara (IKN) Rabu (20/12).

"Ya besok pagi ada groundbreaking beberapa dari swasta dan juga dari lembaga dan pemerintah," kata Presiden usai meresmikan Jembatan Otista di Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Baca juga: Presiden Jokowi resmikan Jembatan Otista Kota Bogor

Presiden mengatakan semua pihak antusias membangun fasilitas di berbagai zona mulai dari zona bisnis, zona kesehatan hingga zona olahraga.

Dia mengatakan peletakan batu pertama dilakukan guna memberikan semangat kepada semua pihak untuk segera memulai pembangunan.

Sejauh ini Presiden sudah melakukan berbagai peninjauan dan peresmian peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan infrastruktur di IKN.

Presiden Widodo, antara lain sudah meninjau dan meresmikan pembangunan Istana Presiden dan Wakil Presiden, Rumah Tapak Menteri, hunian aparatur sipil negara (ASN) dan TNI/Polri, komplek perkantoran Bank Indonesia (BI), Persemaian Mentawir, pembangunan Kantor BPJS Ketenagakerjaan, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) serta pembangunan Sumbu Kebangsaan tahap I yang akan menjadi ruang terbuka di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Selain itu juga pembangunan pusat latihan PSSI yang didukung FIFA, serta infrastruktur pendukung seperti pembangunan Jalan Tol penghubung Balikpapan ke IKN, pembangunan bandar udara IKN, pembangunan RS Hermina Mayapada Hospital Nusantara, pembangunan RS Hermina Nusantara, pembangunan sekolah bertaraf internasional JIS, Revitalisasi SD Negeri 020 Sepaku, hingga pembangunan hotel, apartemen dan pusat perbelanjaan.

Pemerintah memperkirakan pembangunan infrastruktur di IKN memerlukan anggaran sebesar Rp466 triliun. Menurut Presiden, anggaran itu sekitar 20 persen dibiayai oleh APBN, sedangkan 80 persen lainnya diberikan kepada dunia usaha atau swasta melalui skema public private partnership (PPP) atau kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Presiden juga membuka pintu bagi investor asing yang ingin berinvestasi di IKN.

Baca juga: Jokowi akan ajak Jepang berinvestasi di IKN
Baca juga: OIKN sebut "groundbreaking" tahap ketiga dilakukan pada 20-21 Desember
Baca juga: OIKN ungkap surat minat investasi di IKN capai 328 LoI