Putu Ngurah Indiana, Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan DKI Jakarta, di Jakarta, Kamis, menyatakan, "Sayangnya hal ini tidak diimbangi dengan pasokan listrik yang memadai. Ditengah ancaman krisis energi yang kian membayangi Indonesia, kesadaran akan pentingnya manajemen energi yang efisien sangat perlu untuk terus tumbuh."
Hal tersebut dibenarkan Rana Yusuf Nasir, Direktur Pelatihan dan Edukasi Green Building Council Indonesia (GBCI), yang mengingatkan semua pihak waspada.
"Efek dari perkembangan di sektor bangunan tinggi ini harus diwaspadai oleh semua pemangku kepentingan, yaitu kurangnya ketersediaan energi, khususnya listrik, yang mutlak diperlukan untuk konstruksi maupun operasionalisasi bangunan," ujarnya.
BPPT dalam keterangan tertulis mengungkapkan bahwa krisis listrik akan segera terjadi akibat terus meningkatnya konsumsi listrik sekitar hingga delapan persen per tahun.
Bahkan, menurut BPPT diramalkan pada 2025 negara Indonesia akan mengalami kekurangan listrik hingga 5.000 MegaWatt. Tak hanya itu, meningkatnya tarif dasar listrik juga menjadi tantangan lain yang harus diwaspadai.
"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 38/2012 tentang Bangunan Gedung Hijau, yang salah satunya untuk merespons potensi krisis energi serta kebutuhan untuk melakukan efisiensi pada penggunaan dan biaya energi," kata Rana.
"Di samping itu, terbentuknya Green Building Council Indonesia dan penggalakan manajemen energi berstandar internasional ISO 50001 diharapkan mampu mendorong pelaku usaha untuk segera mengimplementasikan solusi efisiensi energi," lanjutnya.
Ferry Kurniawan, Marketing Manager, Solution & Strategy EcoBuilding Schneider Indonesia yang menawarkan produk solusi cerdas yang melingkupi tenaga efisiensi, mulai dari panel kendali cerdas, sistem manajemen bangunan, sistem kendali pencahayaan yang memiliki tujuan utama untuk manajemen energi.
Pewarta: Arindra Meodia
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2014
