• Beranda
  • Berita
  • Pemerintah siapkan proteksi dampak bea masuk baja

Pemerintah siapkan proteksi dampak bea masuk baja

7 Maret 2018 21:25 WIB
Pemerintah siapkan proteksi dampak bea masuk baja
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (ANTARA FOTO/Audy Alwi)
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah menyiapkan langkah proteksi jika produk China membanjiri pasar baja Indonesia menyusul pengenaan bea masuk baja dan aluminium oleh pemerintah Amerika Serikat.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ketika ditemui di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Rabu, mengatakan pengenaan bea masuk tersebut dikhawatirkan akan membuat China membidik Indonesia sebagai pasar pengganti AS.

"Salah satu produk yang dikhawatirkan dari China. Tentu dia akan melihat Indonesia sebagai suatu pasar yang baru dan bagi Indonesia sendiri, tentu kami mempersiapkan," katanya.

Airlangga menjelaskan pemerintah telah melakukan persiapan dengan memantau aliran barang impor yang masuk ke Tanah Air melalui kerja sama dengan Kementerian Perdagangan.

"Jangan sampai nanti industri dalam negeri terganggu dengan ini," katanya.

Guna mengantisipasi volume impor berlebih, Airlangga mengaku pemerintah tidak ragu untuk menerapkan bea masuk proteksi atau "safeguard" seperti halnya yang dilakukan AS.

Namun, menurut Ketua Umum Partai Golkar itu, proteksi tersebut akan diberlakukan dalam kondisi darurat ketika industri telah mulai merasakan dampaknya.

"Apabila terjadi `injury` (cedera) seperti yang dikatakan AS tentu kami bisa melakukan `safeguard`," katanya.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump memastikan akan menerapkan tarif impor baja sebesar 25 persen dan aluminium sebesar 10 persen untuk melindungi industri dalam negeri.

Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (6/3), mengingatkan potensi terjadinya perang dagang apabila pemerintah AS jadi menerapkan tarif pada impor baja dan aluminium.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan seluruh dunia sedang menantikan kepastian dari rencana yang juga berpotensi membuat negara-negara yang selama ini mempunyai hubungan dagang saling membalas dari sisi tarif.

"Kami lihat saja dulu, dinamika mengenai kebijakan itu sedang diperdebatkan antara Presiden Trump dengan kongres dan senat," ucap Sri Mulyani.

Pewarta: Ade Irma Junida
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018