"Ikhtiar KPU ingin menghasilkan pemilu yang bersih dan bebas korupsi harus didukung, tapi KPU juga harus mencermati aturan perundangan soal hak politik warga negara jika melarang mantan narapidana korupsi menjadi caleg," kata Bambang Soesatyo di Jakarta, Senin.
Menurut Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet, jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap bersikukuh akan melarang mantan narapidana korupsi menggunakan hak politiknya sebagai WNI untuk dipilih menjadi caleg, itu tidak bijaksana.
Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur bahwa mantan narapidana yang sudah menjalani masa hukuman penjara lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri sebagai anggota legislatif selama yang bersangkutan mengumumkan diri ke publik mengenai kasus hukum yang pernah menjeratnya.
Selain itu, mantan narapidana itu juga harus mendeklarasikan secara jujur bahwa dirinya mantan narapidana korupsi, tidak dicabut haknya oleh keputusan Pengadilan, melewati jeda waktu lima tahun, jika tuntutan hukumannya di atas lima tahun.
"Syarat lainnya adalah mantan narapidana itu menunjukkan sikap penyesalan dan berkelakuan baik selama menjalani tahanan serta tidak mengulangi perbuatannya," katanya.
Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini menyatakan setuju dengan pandangan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang yang berpendapat agar mantan narapidana korupsi tetap diberi kesempatan menjadi caleg sepanjang memenuhi syarat dan telah menyesali perbuatannya.
Menurut Saut, tidak baik juga menghukum orang berkali-kali hanya karena satu kesalahan.
Baca juga: Ketua DPR pertanyakan kebijakan KPU soal larangan mantan terpidana korupsi
Baca juga: KPU perkirakan pekan depan peraturan caleg disahkan
Bamsoet menegaskan, jika KPU tetap bersikukuh melarang mantan narapidana korupsi menjadi caleg, maka KPU telah melampaui kewenangannya sebagai lembaga penyelenggara pemilu.
"Dalam RDP (rapat dengar pendapat) di Komisi II DPR, baik DPR, pemerintah dan Bawaslu, tidak sepakat dengan usulan KPU untuk melarang mantan narapidana korupsi menjadi caleg," katanya.
Menurut Bamsoet, usulan KPU itu terlampau berlebihan dalam membangun pencitraan lembaganya karena dalam UU Pemilu sudah mengatur mengenai hak-hak seorang warga negara termasuk para mantan terpidana.
Keputusan seseorang kehilangan hak-hak politiknya, kata Bamsoet, itu ada di Pengadilan, bukan diputuskan dalam aturan yang letaknya di bawah undang-undang.
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Gilang Galiartha
Copyright © ANTARA 2018
