Data Assessment Aksi Cepat Tanggap (ACT) untuk Posko Tanggap Bencana di Palu Andi Sandhi di Palu, Selasa mengatakan selain ada satu posko induk, pihaknya telah membuka satu posko lain di Palu, satu di Sigi dan dua di Donggala.
Meski demikian bantuan ke masyarakat memang tidak bisa dengan cepat tersalurkan karena minimnya jumlah relawan di posko-posko tersebut. Total relawan ACT di Palu pada Senin (8/10) ada 120 orang, sejumlah relawan dari Kalimantan Timur yang sudah bergerak di hari ke-2 pascagempa dan tsunami sudah kembali ke tempat asalnya setelah seminggu berada di Sulteng.
Kebetulan karena akses masuk logistik ke Palu juga terkendala awalnya, maka semua bantuan dari Makassar, Balikpapan, Jawa Timur dan Lombok sempat tertahan di Makassar. Baru pada Sabtu (6/10), logistik bisa masuk ke Palu, lanjutnya.
Pada Minggu (7/10) setelah logistik dikeluarkan, menurut dia, pihak ACT berupaya langsung menjangkau masyarakat yang mudah terakses terlebih dulu, sambil menunggu relawan lain hadir. Segera tim akan memetakan lokasi-lokasi yang belum tersentuh bantuan karena lokasi yang sulit.
Sebelumnya, Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazizmu) dan Muhammadiyah Disaster Managemant Center (MDMC) yang memiliki posko di Universitas Muhammadiyah, Kota Palu, juga menghadapi permasalahan yang sama.
Berdasarkan pantauan Antara di lokasi, pada Sabtu (6/10), beberapa truk berisi logistik bantuan belum dapat diturunkan karena keterbatasan tenaga sukarelawan.
Imbauan untuk pengungsi
Koordinator Penerima dan Penyaluran Sembako Posko Utama Pemerintah Kota Palu Yohan Wahyudi yang sekaligus Kabag Humas Pemerintah kota Palu mengeluarkan imbauan untuk RT atau RW proaktif menginventarisir jumlah kepala keluarga (KK) dan jumlah jiwa serta kebutuhan logistik para pengungsi.
Hasil invetarisir jumlah KK, jumlah jiwa dan kebutuhan logistik tersebut harus diserahkan ke kelurahan, babinsa atau polmas agar dilanjutkan untuk bisa melaporkan dan menjemput kebutuhan logistik pada Posko Logistik Rujab Wawali atau Mako Kodim 1306.
Selanjutnya pihak Kelurahan mendistribusikan logistik tersebut ke titik-titik pengungsian yang ada di kelurahan masing-masing dengan memperhatikan keadilan dan pemerataan pendistribusian logistik sesuai jumlah jiwa yg ada pada titik pengungsian tersebut.
Untuk warga yang mengungsi di lingkungan rumah masing-masing diperkenankan memasukkan data KK dan jumlah jiwa kepada pemerintah kelurahan melalui RT/RW setempat untuk memperoleh suplai logistik sampai dengan masa Tanggap Darurat berakhir dan atau kegiatan perekonomian telah mulai berjalan.
Menurut Yohan, Pemerintah Kota Palu tidak pernah mempersyaratkan KTP atau KK, baik asli maupun fotocopy dalam penerimaan bantuan logistik.
Baca juga: BPOM kerahkan relawan dari wilayah terdekat
Baca juga: ACT perlu 5.000 relawan untuk atasi dampak gempa di Sulawesi Tengah
Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2018
