Menurut Eko, penerimaan Desa Kutuh melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada 2017 mencapai Rp34 miliar.
Padahal sebelum 'disuntik' dana desa, desa tersebut merupakan desa miskin.
"Tadinya desa miskin yang ekonominya tergantung dari rumput laut. Setelah mendapat dana desa, lalu bikin desa wisata. Tahun lalu BUMDes-nya penerimaannya Rp34 miliar, net profitnya lebih dari Rp14 miliar," kata Menteri Eko di sela-sela acara Rapat Koordinasi Nasional dan Evaluasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2018, di Jakarta, Rabu.
Eko mengatakan tujuan dari pengucuran dana desa memang untuk mendorong agar desa bisa mandiri.
"Sehingga nantinya, dana desa hanya sebagai stimulus saja, bukan sebagai sumber utama pembangunan desa," katanya.
Ia menambahkan, bila desa sudah mandiri, bukan berarti Dana Desa akan dihentikan pengucurannya, namun alokasi dana desa akan diperuntukkan untuk kebutuhan lain selain pembangunan infrastruktur desa.
"Kalau infrastruktur desa sudah dibangun, kami coba (alokasikan) ke ekonomi desa dan untuk optimalisasi masyarakat," katanya.
Sejauh ini dana desa telah dimanfaatkan dengan baik untuk pembangunan infrastruktur desa-desa di Indonesia diantaranya pembangunan fasilitas air bersih yang mencapai hampir satu juta unit, pembangunan jalan desa dengan total panjang 158.000 kilometer, pembangunan sarana pendidikan anak usia dini (PAUD), pasar, juga pembangunan sarana pelayanan kesehatan tingkat desa yakni pondok bersalin desa (polindes) dan pos pelayanan terpadu (posyandu).
"Pembangunan PAUD, polindes, pasar, posyandu puluhan ribu jumlahnya," katanya.
Baca juga: Mendes optimistis serapan dana desa 99 persen
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2018
